Pungutan Berkedok Sumbangan

Jika Mendikbud telah menetapkan satuan biaya pendidikan bagi sekolah, ini jadi dasar untuk menilai apakah memang suatu sekolah layak menarik pungutan atau menerima sumbangan dari orangtua murid.

Misal, Mendikbud menetapkan satuan biaya operasional per siswa per tahun Rp 4 juta. Dari total biaya tersebut, Rp 2 juta ditanggung pemerintah pusat melalui APBN dan Rp 1 juta dari APBD.

Dengan demikian, terdapat sisa Rp 1 juta yang harus dicari oleh sekolah, baik dari masyarakat, perusahaan maupun orangtua murid.

Kedua, sebagian sekolah tetap menarik pungutan meski dengan menyatakan hal tersebut adalah bukan pungutan.

Ini dilakukan dengan beragam motivasi seperti meningkatkan atau mempertahankan program yang menentukan mutu sekolah. Sebagian lagi memiliki niat untuk mencari keuntungan atau komersial.

Pihak yang ingin mencari keuntungan terkait pungutan dan sumbangan, misalnya terkait kegiatan sekolah seperti biaya makan minum guru, operasional kepala sekolah, studi tur, pengadaan bimbingan belajar oleh swasta di sekolah, dan bahkan proyek pembangunan gedung sekolah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menemukan kasus dana pungutan sekolah digunakan untuk menyuap anggota DPRD kabupaten agar sekolah tersebut mendapatkan anggaran pembangunan laboratorium dan perpustakaan.

Sementara itu, motif komersial sangat kental dalam penyelenggaraan sekolah swasta. Orangtua, terutama dari kelompok ekonomi menengah atas, tidak begitu peduli atas biaya pendidikan sangat mahal untuk menjaga gengsi.

Mereka sering tak peduli dan cenderung abai apakah biaya tersebut sepadan dengan uang yang telah dibayarkan.

Banyak sekolah swasta menarik pungutan sangat tinggi, padahal mutu yang diberikannya tidak sepadan dengan uang yang telah dikeluarkan oleh orangtua murid. Mereka tidak tahu kalau mereka dirugikan dan pemerintah tampaknya tidak terlalu memperhatikan masalah ini.