Seriuslah Terhadap Pendidikan...

Kompas.com - 21/06/2017, 04:12 WIB
Sekolah Dasar Negeri. M LATIEF/KOMPAS.comSekolah Dasar Negeri.
EditorLatief

Ternyata, mungkin Mendikbud kurang tepat menyosialisasikan gagasan tersebut ke publik, terutama kepada sekolah agama (Diniyah) yang jam belajarnya usai sekolah formal. Bahkan, tidak sedikit pihak yang mengecam Mendikbud akan menghancurkan Madrasah Diniyah (Madin) terutama dari kalangan NU sebagai pihak paling banyak menyelenggarakan pendidikan jenis ini.

Saking seriusnya, PBNU mengeluarkan Surat Penolakan resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekjen PBNU. Ini berbeda dengan kondisi Pilgub DKI Jakarta yang terlihat agak pecah.

Dalam urusan FDS ini NU solid menolak. Meskipun dalam beberapa kejadian, Rois Aam NU, KH Makruf Amin sebagai ketua MUI mendukung FDS.

Polemik FDS atau Sekolah 5 (lima) Hari ini berpuncak pada dipanggilnya KH Maruf Amin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mendikbud Muhadjir bahkan menghadap Presiden dan menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa Permendikbud tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang berisi gagasan Sekolah 5 (lima) Hari dianulir Presiden.

Jika pada kasus UN, gagasan yang belum formal dianulir, sekarang otoritas formal Mendikbud dalam bentuk Permendikbud yang dianulir Presiden dan pengumuman itu disampaikan oleh KH Makruf Amin, bukan oleh Mendikbud sebagai pemilik otoritas.

Sebagai mantan praktisi pendidikan dan pernah mengenyam lingkungan Kemdikbud, saya termasuk yang kurang setuju gagasan Sekolah 5 (lima) Hari tersebut diformalkan dalam bentuk Permen. Karena, fakta di lapangan semua sudah terjadi secara alamiyah.

Daerah yang siap sudah menjalankan bertahun-tahun dan yang belum tetap 6 (enam) hari sepekan, keduanya tetap menjalankan pagu waktu belajar yang ditetapkan Mendikbud untuk semua jenjang pendidikan perpekan. Madrasah diniyah juga tidak merasa terusik karena sudah menempatkan diri secara alamiyah.

Jika berniat memberi ruang yang lebih untuk penguatan karakter murid, Kemdikbud seharusnya cukup memfasilitasi praktek yang sudah terjadi, misalnya dengan membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) dengan Kementerian Agama agar Madin dan pendidikan sejenis ikut menguatkan karakter murid.

Kemdikbud juga wajib mendorong Dirjen PAUD Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kemdikbud untuk memperkuat program Dikmas agar menopang persekolahan dengan memperhatikan keunikan daerah.

"Shortermisme"

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X