Protes Tere Liye dan Jalan Sunyi Dunia Literasi

Arys mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah turun tangan menyuguhkan buku-buku bertema kejujuran dan keadilan. “Ini yang harus kita perluas. Buku sebenarnya adalah kepentingan semua pihak dan harus jadi perhatian,” ujar dia.

Menurut Arys, protes Tere Liye harus dilihat sebagai momentum bersama untuk perbaikan ekosistem industri perbukuan.

“Karena dia dan industri perbukuan tidak bertujuan meminta pembebasan pajak atau yang semacam itu. Yang dituntut lebih soal keadilan, dengan tujuan lebih besar soal literasi nasional,” ujar dia.

Arys menduga, ada kendala dalam tataran pelaksanaan untuk urusan pajak penulis ini. Dia pun berharap respons cepat jajaran petinggi Kementerian Keuangan—termasuk Ditjen Pajak—benar-benar turun sampai ke pelaksana di lapangan.

(Baca juga: Andai Orang Indonesia Benar-benar Tahu...)

“Yang perlu kita temukan adalah ekosistem perbukuan yang baik, bukan orang buku yang baik tapi budaya baca yang baik,” ujar Arys.

Menurut Arys, penerbit kerap berjalan sendirian mulai dari promosi hingga menghadapi masalah pembajakan. “Boleh dibilang, dunia perbukuan ini kesepian,” sebut dia.

Dukungan semua kalangan pun tak melulu berbentuk uang yang dibutuhkan. Bukan pula semata kebijakan negara, melainkan keikutsertaan para figur publik mendorong literasi dan ekosistemnya ini yang juga dirasa perlu.

Keberpihakan

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo punya suara senada dengan para pelaku di industri perbukuan. Bahkan, dia menengarai tantangan dunia literasi ini bermula dari persoalan visi pemerintah.

Menurut Prastowo, industri perbukuan berdarah-darah dari pengadaan bahan baku sampai distribusi, selain para penulisnya yang minim pendapatan. Baru buku ajar, sebut dia, yang sudah bebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

“Buku impor dan yang lain belum bebas pajak itu. Toko buku juga masih harus berhadapan dengan importir musiman yang entah bagaimana bisa beri diskon besar dan jual murah. Itu semua hancurkan industri perbukuan,” papar Prastowo.

Terlebih lagi, kata Prastowo, mata rantai industri perbukuan juga panjang, yang setiap titiknya memakan ongkos. 

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Pajak Penulis

Implementasi di lapangan, ujar Prastowo, kemungkinan belum sama. “Yang jadi persoalan, kalau industri perbukuan disamakan (pengenaan pajaknya) seperti (objek pajak) umum,” sebut dia.

Prastowo melihat, pengeluaran penulis yang bersifat intangible masih tak diakui. Untuk bisa membuat profesi penulis berkompetisi dengan jenis pekerjaan lain, dia berpendapat pajak royalti semestinya bisa diturunkan jadi kisaran 5 persen.

Literasi yang tak juga seksi

Dalam puncak perayaan Hari Literasi Internasional 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut, masih ada 3,4 juta warga Indonesia yang buta aksara. Bahkan, disebut ada 11 provinsi yang angka buta aksaranya melebihi rata-rata nasional.

Sebelumnya, riset UNESCO pada 2012 juga mendapati, minat baca Indonesia hanya di kisaran angka 0,001. Artinya, dari 1.000 orang hanya satu orang yang punya minat membaca secara serius.

Data lebih baru, survei Most Literated Nation in The World yang dilansir pada 2015 menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara soal minat baca warganya. Dalam survei ini, peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Botswana.

(Baca juga: Gerakan Literasi, Langkah Kecil Bangun Peradaban)

Tanpa dukungan dari semua kalangan, dimulai dari lingkungan terdekat, literasi bakal tetap akan menjadi jalan sunyi tak berujung.

Kalau pakai kata Dewi, industri buku nasional secara keseluruhan boleh dibilang masih kerdil. Tingkat pembelian buku di sini jelas kalah jauh dibandingkan negara-negara maju.

“Perlu ditelusuri, kenapa (penjualan buku) masih kecil. Kembali ke budaya literasi, gemar baca atau tidak, apa yang sudah dan hendak dilakukan biar suka baca. Industrinya juga kenapa buku masih mahal saja,” ujar Dewi.

Sekalipun mengapresiasi respons cepat pemerintah atas protes Tere Liye, Dewi melihat perhatian yang didapat industri perbukuan masih relatif minim.

“Nah apakah (minimnya perhatian) itu karena belum berdampak signifikan bagi ekonomi atau malah butuh dibantu?” tanya dia.

Dewi pun lalu teringat praktik di negeri jiran yang mewajibkan setiap siswa di sekolah membaca karya sastra. Buku-buku itu dibeli pemerintah untuk kemudian dibagikan ke sekolah-sekolah.

“Tentu, asal pemerintahnya benar juga (saat pengadaan buku itu),” imbuh Dewi.

Diakui atau tidak, budaya literasi kita melompat terlalu cepat, dari sebelumnya didominasi budaya lisan dan sekarang sudah berhadapan dengan era audio-visual. Hanya kesepamahaman pemangku kebijakan dan masyarakatnya yang sepertinya bisa memperbaiki situasi. Mau memulainya?