Tunjangan Profesi Guru 2018 Segera Cair - Kompas.com

Tunjangan Profesi Guru 2018 Segera Cair

Kompas.com - 06/04/2018, 13:37 WIB
Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.Dok. Sahril Anci Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.


KOMPAS.com - Pemerintah daerah tengah melakukan verifikasi persyaratan calon penerima tunjangan profesi guru (TPG) 2018. Selain guru yang telah menerima tunjangan tahun lalu, pemerintah juga akan memberi tunjangan profesi pada guru yang baru lulus sertifikasi profesi.

“Kami menunggu hasil verifikasi dari dinas pendidikan. Nanti, Senin (pekan depan) terakhir. Kalau sudah selesai, eksekusinya kemudian bisa mulai disalurkan,” kata Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Hamid Muhammad, kepada Kompas.com, Kamis (5/4/2018).

Seluruh guru yang telah lulus sertifikasi profesi, baik PNS maupun non-PNS berhak atas tunjangan profesi. Demikian pula, ia melanjutkan, guru-guru yang bertugas di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar).

Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya,” ujarnya.

(Baca: Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada)

Pencairan tunjangan dilakukan dalam empat tahap selama setahun, atau per triwulan. Dasar pembayaran tunjangan profesi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Proses pencairan tunjangan profesi melalui berbagai tahap pengusulan dan validasi. Langkah pertama, pengisian data guru oleh operator sekolah melalui aplikasi Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) sebagai wadah besar semua data pendidik.

Dapodik dimaanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) untuk menjaring data yang akan digunakan dalam penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi ( SKTP ).

Para guru yang telah menerima SKTP tidak serta merta menjadi penerima tunjangan profesi. Mengapa demikian?

Menurut Hamid, SKTP memang menjadi salah satu pertanda bahwa guru memang berhak atas tunjangan profesi. Namun, bila guru tidak mengajar selama 24 jam tatap muka per pekan, maka dia tak berhak atas tunjangan profesi.

Dana pendidikan di kas daerah

Bagi guru PNS pemerintah daerah, alokasi dana tunjangan profesi guru sudah tersedia di kas daerah sejak awal tahun anggaran. Besarnya, ia melanjutkan, tentu sesuai dengan usulan yang diajukan pemerintah ke pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, mentransfer dana tersebut ke kas pemerintah daerah masing-masing.

Sementara itu, pembayaran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS masuk ke dalam anggaran Kemendikbud. Oleh karenanya, dana tunjangan profesi akan langsung dikirim Kemendikbud ke rekening masing-masing guru.

“Apabila para guru bukan PNS sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan,” katanya.

Penyaluran dana tertunda

Proses yang panjang, input pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan menjadi faktor penentu kecepatan penerbitan surat keputusan. Tentunya hal itu berdampak pada kecepatan pembayaran tunjangan.

Pemerintah daerah tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota perlu memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam DAPODIK sesuai dengan data riil di lapangan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban melakukakan validasi keakuratan data guru setelah SKTP diterbitkan. Bila telah sesuai, maka penyaluran tunjangan profesi guru bisa dilakukan.

Pemberkasan yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di daerah sesuai dengan fakta di lapangan tak bisa ditampik membutuhkan banyak waktu.

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan ke Kementerian Keuangan pun menjadi salah satu faktor lambannya pencairan tunjangan. Sebab, salah satu syarat agar dana transfer daerah per triwulan lancar adalah pelaporan penggunaan dana transfer daerah tahun sebelumnya.

Guru Garis Depan dilepas secara simbolis oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada medio September 2017 Guru Garis Depan dilepas secara simbolis oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada medio September 2017

“Jika pemerintah daerah belum melakukan rekonsiliasi dengan Kemenkeu, maka dana transfer ke kas daerah masing masing bisa tertahan hingga laporan pertanggungjawaban dilaporkan,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membutuhkan data-data realisasi penyaluran tunjangan oleh pemerintah daerah, sebagai dasar acuan untuk perencanaan kebutuhan tahun berikutnya. “Jika daerah terlambat mengirimkan laporan, maka penganggaran kebutuhan untuk daerah berpotensi tidak akurat,” ujarnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Megapolitan
Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Megapolitan
Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Nasional
Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Edukasi
Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Megapolitan
Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Internasional
Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Internasional
Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Edukasi
Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Megapolitan
Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Nasional
Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Megapolitan
Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan 'Diadopsi' Kampus di China

Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan "Diadopsi" Kampus di China

Internasional
Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas  Bekasi

Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas Bekasi

Megapolitan
Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Nasional
Close Ads X