Kawal Dana Pendidikan, Kemendikbud Gandeng KPK dalam Pengawasan

Kompas.com - 08/01/2019, 18:59 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan (8/1/2019). Dok. KemendikbudKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan (8/1/2019).

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan jajarannya siap bekerja sama dengan KPK mengembangkan sistem pengawasan lebih baik dan terpadu.

“Kami sudah sepakat dengan KPK untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPK untuk kita dapat bergabung. Dan yang sudah tergabung akan kita lengkapi dan kita sempurnakan. Sehingga penggunaan anggaran pendidikan, termasuk juga pencegahan dan penindakan bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” disampaikan Mendikbud di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1/19).

Harmonisasi sistem

Pagi ini Mendikbud memberikan apresiasi secara langsung kepada KPK yang turut menangani kasus-kasus korupsi di sektor pendidikan sehingga memberikan efek kejut dan efek jera kepada para pelaku.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengungkapkan bahwa dengan kerja sama lebih efektif antara Kemendikbud dan KPK diharapkan dapat memberikan dampak lebih baik pada dunia pendidikan.

Baca juga: Kemendikbud akan Berikan Pendidikan Mitigasi Bencana

“Banyak yang kita rancang, akan kita harmoniskan, mudah-mudahan nanti kita segera mampu membuat sistem yang lebih baik,” ungkapnya.

Mendikbud dan Pimpinan KPK sepakat untuk segera melakukan telaah regulasi, khususnya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengawasan anggaran pendidikan di daerah.

Kawal anggaran

Kemudian, masing-masing pihak akan segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau e-monitoring dengan penguatan pelibatan publik.

Anggaran pendidikan ini cukup besar. Kalau ada penyimpangan itu sebenarnya kecil-kecil, tetapi terjadi di wilayah yang sangat luas. Dan kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar,” ungkap Agus Rahardjo.

Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan sebesar minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X