Kawal Dana Pendidikan, Kemendikbud Gandeng KPK dalam Pengawasan - Kompas.com

Kawal Dana Pendidikan, Kemendikbud Gandeng KPK dalam Pengawasan

Kompas.com - 08/01/2019, 18:59 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan (8/1/2019).Dok. Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan (8/1/2019).

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan jajarannya siap bekerja sama dengan KPK mengembangkan sistem pengawasan lebih baik dan terpadu.

“Kami sudah sepakat dengan KPK untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPK untuk kita dapat bergabung. Dan yang sudah tergabung akan kita lengkapi dan kita sempurnakan. Sehingga penggunaan anggaran pendidikan, termasuk juga pencegahan dan penindakan bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” disampaikan Mendikbud di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1/19).

Harmonisasi sistem

Pagi ini Mendikbud memberikan apresiasi secara langsung kepada KPK yang turut menangani kasus-kasus korupsi di sektor pendidikan sehingga memberikan efek kejut dan efek jera kepada para pelaku.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengungkapkan bahwa dengan kerja sama lebih efektif antara Kemendikbud dan KPK diharapkan dapat memberikan dampak lebih baik pada dunia pendidikan.

Baca juga: Kemendikbud akan Berikan Pendidikan Mitigasi Bencana

 

“Banyak yang kita rancang, akan kita harmoniskan, mudah-mudahan nanti kita segera mampu membuat sistem yang lebih baik,” ungkapnya.

Mendikbud dan Pimpinan KPK sepakat untuk segera melakukan telaah regulasi, khususnya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengawasan anggaran pendidikan di daerah.

Kawal anggaran

 

Kemudian, masing-masing pihak akan segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau e-monitoring dengan penguatan pelibatan publik.

Anggaran pendidikan ini cukup besar. Kalau ada penyimpangan itu sebenarnya kecil-kecil, tetapi terjadi di wilayah yang sangat luas. Dan kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar,” ungkap Agus Rahardjo.

Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan sebesar minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018, total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada tahun 2019.

Kontrol dana di daerah

Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2019 disebutkan, sebanyak 62,6 persen atau Rp308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Untuk DAK Fisik alokasi sebesar Rp16,9 triliun, dan untuk DAK Nonfisik sebesar Rp117,7 triliun.

“Mudah mudahan nanti lebih bisa dikontrol itu dana penggunaan di daerah-daerah yang akibat desentralisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tangannya tidak sampai ke daerah," jelas Ketua KPK.

Agus Rahardjo menambahkan, "Nanti kita fasilitasi harmonisasinya dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri, dengan teman-teman kabupaten kota dan provinsi. Jadi kalau kita ketemu bersama, mudah-mudahan semuanya berjalan lebih baik."

Ia berharap melalui hal ini penggunaan anggaran pendidikan dapat menjadi jadi lebih efektif dan efisien.

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu pokok pembahasan pertemuan Mendikbud dengan Pimpinan KPK.

Mendikbud menyampaikan bahwa kerja sama KPK dengan Kemendikbud dalam rangka menumbuhkan budaya antikorupsi pada peserta didik telah berlangsung. Segera, modul-modul yang telah disusun dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah.

"Tidak akan ada mata pelajaran, tetapi nanti akan menjadi bagian dari beberapa kegiatan kurikulum pembelajaran di sekolah. Antara lain, nanti bisa masuk, disisipkan di mata pelajaran tertentu, misalnya PPKN,” ujar Muhadjir.

Kemudian, edukasi antikorupsi juga bisa dilakukan melalui program penguatan pendidikan karakter (PPK).

Prinsip integritas

“Jika diperlukan guru juga dapat melakukan simulasi berupa permainan simulasi tentang bagaimana praktik-praktik korupsi terjadi. Dan bagaimana upaya pencegahan dan penindakannya,” kata Mendikbud.

Ketua KPK menyampaikan bahwa kurikulum antikorupsi hanya merupakan salah satu faktor. Namun, masih terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan bersama-sama, misalnya tata kelola di sekolah yang menerapkan prinsip kejujuran dan integritas.

"Tadi 'kan kita sampai membicarakan bimbingan belajar untuk murid yang gurunya itu nanti di sekolah memberikan nilai. Itu juga melanggar prinsip," kata Agus Rahardjo.


Terkini Lainnya

Pipa Terdampak Proyek LRT, Suplai Air di Sejumlah Wilayah DKI Akan Terganggu

Pipa Terdampak Proyek LRT, Suplai Air di Sejumlah Wilayah DKI Akan Terganggu

Megapolitan
Belum Isi LHKPN, M Taufik Minta Sekretariat DPRD DKI Bikin Bimbingan

Belum Isi LHKPN, M Taufik Minta Sekretariat DPRD DKI Bikin Bimbingan

Megapolitan
Penumpang Dirampok saat Kereta Berhenti 10 Menit akibat Masalah Sinyal

Penumpang Dirampok saat Kereta Berhenti 10 Menit akibat Masalah Sinyal

Internasional
Cerita Yusril di Balik Keputusan Presiden Jokowi Bebaskan Abubakar Ba'asyir

Cerita Yusril di Balik Keputusan Presiden Jokowi Bebaskan Abubakar Ba'asyir

Nasional
Bareskrim Tangkap Seorang WNA Penyelundup Sabu Melalui Pakaian dan Handuk

Bareskrim Tangkap Seorang WNA Penyelundup Sabu Melalui Pakaian dan Handuk

Nasional
Uu Minta Kader PPP Angkat Tangan dan Angkat Kaki Saat Kampanye

Uu Minta Kader PPP Angkat Tangan dan Angkat Kaki Saat Kampanye

Regional
Hidayat Nur Wahid Nilai Capres Tak Perlu Diminta Saling Apresiasi Usai Debat

Hidayat Nur Wahid Nilai Capres Tak Perlu Diminta Saling Apresiasi Usai Debat

Nasional
Vietnam Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kedua Kim Jong Un dan Trump

Vietnam Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kedua Kim Jong Un dan Trump

Internasional
Segera Bebas, Keluarga Fokus Rawat Abu Bakar Ba'asyir di Rumah

Segera Bebas, Keluarga Fokus Rawat Abu Bakar Ba'asyir di Rumah

Regional
Pemkot Jakbar Akan Hapus Ratusan Loksem Bermasalah

Pemkot Jakbar Akan Hapus Ratusan Loksem Bermasalah

Megapolitan
Moratorium Galian C Jadi Solusi Tepat Selamatkan Lingkungan di Kota Tasik

Moratorium Galian C Jadi Solusi Tepat Selamatkan Lingkungan di Kota Tasik

Regional
Komnas HAM: Kedua Pasangan Capres-Cawapres Belum Paham Konsep HAM

Komnas HAM: Kedua Pasangan Capres-Cawapres Belum Paham Konsep HAM

Nasional
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu atas Dugaan Kampanye Terselubung

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu atas Dugaan Kampanye Terselubung

Nasional
Pencuri di Jaktim Incar Anak di Bawah Umur yang Bawa Sepeda Motor

Pencuri di Jaktim Incar Anak di Bawah Umur yang Bawa Sepeda Motor

Megapolitan
Tony Prasetiantono Dimakamkan di Makam Keluarga Besar UGM

Tony Prasetiantono Dimakamkan di Makam Keluarga Besar UGM

Regional

Close Ads X