Kawal Dana Pendidikan, Kemendikbud Gandeng KPK dalam Pengawasan

Kompas.com - 08/01/2019, 18:59 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan (8/1/2019).Dok. Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan (8/1/2019).

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan jajarannya siap bekerja sama dengan KPK mengembangkan sistem pengawasan lebih baik dan terpadu.

“Kami sudah sepakat dengan KPK untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPK untuk kita dapat bergabung. Dan yang sudah tergabung akan kita lengkapi dan kita sempurnakan. Sehingga penggunaan anggaran pendidikan, termasuk juga pencegahan dan penindakan bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” disampaikan Mendikbud di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1/19).

Harmonisasi sistem

Pagi ini Mendikbud memberikan apresiasi secara langsung kepada KPK yang turut menangani kasus-kasus korupsi di sektor pendidikan sehingga memberikan efek kejut dan efek jera kepada para pelaku.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengungkapkan bahwa dengan kerja sama lebih efektif antara Kemendikbud dan KPK diharapkan dapat memberikan dampak lebih baik pada dunia pendidikan.

Baca juga: Kemendikbud akan Berikan Pendidikan Mitigasi Bencana

 

“Banyak yang kita rancang, akan kita harmoniskan, mudah-mudahan nanti kita segera mampu membuat sistem yang lebih baik,” ungkapnya.

Mendikbud dan Pimpinan KPK sepakat untuk segera melakukan telaah regulasi, khususnya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengawasan anggaran pendidikan di daerah.

Kawal anggaran

 

Kemudian, masing-masing pihak akan segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau e-monitoring dengan penguatan pelibatan publik.

Anggaran pendidikan ini cukup besar. Kalau ada penyimpangan itu sebenarnya kecil-kecil, tetapi terjadi di wilayah yang sangat luas. Dan kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar,” ungkap Agus Rahardjo.

Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan sebesar minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018, total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada tahun 2019.

Kontrol dana di daerah

Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Hendak Menyalakan Lampu, Jumli Kaget Meteran Listrik Raib Dicuri

Hendak Menyalakan Lampu, Jumli Kaget Meteran Listrik Raib Dicuri

Regional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Pria Ini Dorong Istrinya yang Tengah Hamil dari Tebing di Thailand

Pria Ini Dorong Istrinya yang Tengah Hamil dari Tebing di Thailand

Internasional
Gunakan Alamat Sama, Disdik Jabar Panggil Orangtua Pendaftar PPDB 2019

Gunakan Alamat Sama, Disdik Jabar Panggil Orangtua Pendaftar PPDB 2019

Regional
Gempa Bermagnitudo 5,1 Guncang Talaud, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 5,1 Guncang Talaud, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Presiden China Berangkat ke Korut untuk Bertemu Kim Jong Un

Presiden China Berangkat ke Korut untuk Bertemu Kim Jong Un

Internasional
Minta Dipekerjakan sebagai Sopir dan Operator, Warga Hentikan Proyek Tol Aceh

Minta Dipekerjakan sebagai Sopir dan Operator, Warga Hentikan Proyek Tol Aceh

Regional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Demi Sekolah, Anak-anak di Pedalaman Flores Harus Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai

Demi Sekolah, Anak-anak di Pedalaman Flores Harus Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai

Regional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Gempa 6,3 SR Guncang Sarmi Papua, Warga Sempat Panik Keluar Rumah

Gempa 6,3 SR Guncang Sarmi Papua, Warga Sempat Panik Keluar Rumah

Regional
Kejanggalan PPDB 2019 di Bandung, 8 Siswa Pendaftar SMA Favorit Beralamat Sama

Kejanggalan PPDB 2019 di Bandung, 8 Siswa Pendaftar SMA Favorit Beralamat Sama

Regional

Close Ads X