Kawal Dana Pendidikan, Kemendikbud Gandeng KPK dalam Pengawasan

Kompas.com - 08/01/2019, 18:59 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan jajarannya siap bekerja sama dengan KPK mengembangkan sistem pengawasan lebih baik dan terpadu.

“Kami sudah sepakat dengan KPK untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPK untuk kita dapat bergabung. Dan yang sudah tergabung akan kita lengkapi dan kita sempurnakan. Sehingga penggunaan anggaran pendidikan, termasuk juga pencegahan dan penindakan bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” disampaikan Mendikbud di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1/19).

Harmonisasi sistem

Pagi ini Mendikbud memberikan apresiasi secara langsung kepada KPK yang turut menangani kasus-kasus korupsi di sektor pendidikan sehingga memberikan efek kejut dan efek jera kepada para pelaku.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengungkapkan bahwa dengan kerja sama lebih efektif antara Kemendikbud dan KPK diharapkan dapat memberikan dampak lebih baik pada dunia pendidikan.

Baca juga: Kemendikbud akan Berikan Pendidikan Mitigasi Bencana

 

“Banyak yang kita rancang, akan kita harmoniskan, mudah-mudahan nanti kita segera mampu membuat sistem yang lebih baik,” ungkapnya.

Mendikbud dan Pimpinan KPK sepakat untuk segera melakukan telaah regulasi, khususnya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengawasan anggaran pendidikan di daerah.

Kawal anggaran

 

Kemudian, masing-masing pihak akan segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau e-monitoring dengan penguatan pelibatan publik.

Baca juga: Cara Cek KK Online 2025 Pakai HP, Ini Aplikasinya

Anggaran pendidikan ini cukup besar. Kalau ada penyimpangan itu sebenarnya kecil-kecil, tetapi terjadi di wilayah yang sangat luas. Dan kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar,” ungkap Agus Rahardjo.

Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan sebesar minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018, total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada tahun 2019.

Baca juga: Kisah Haqiqi, Dulu Mahasiswa Kurang Mampu di ITB Kini Punya Puluhan Usaha Pertambangan

Kontrol dana di daerah

Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2019 disebutkan, sebanyak 62,6 persen atau Rp308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Untuk DAK Fisik alokasi sebesar Rp16,9 triliun, dan untuk DAK Nonfisik sebesar Rp117,7 triliun.

“Mudah mudahan nanti lebih bisa dikontrol itu dana penggunaan di daerah-daerah yang akibat desentralisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tangannya tidak sampai ke daerah," jelas Ketua KPK.

Baca juga: Darso Meninggal Diduga Dianiaya Polisi, Berawal dari Kecelakaan di Yogyakarta

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Hasto Pastikan Kooperatif Saat Diperiksa KPK Besok
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau