PPDB 2019: dari Pendekatan Makro ke Mikro

Kompas.com - 15/01/2019, 20:27 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan PPDB tahun 2019 merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.Dok. Kemendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan PPDB tahun 2019 merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan PPDB tahun 2019 merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

"Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy dalam taklimat media, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (15/1/19).

Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur PPDB pada tahun ajaran sebelumnya.

Sosialisasi lebih awal

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, dikatakan Mendikbud, pemerintah daerah dapat menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat.

Baca juga: Habis SKTM Palsu, Waspadai Domisili dan Surat Pindah Bodong di PPDB

Dijelaskan Mendikbud, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru bukanlah kualifikasi akademik.

Walaupun itu juga dimungkinkan, tetapi menurut Mendikbud, pertimbangan yang utama itu adalah domisili peserta didik dengan sekolah. "Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat," jelas Mendikbud.

Pendekatan makro ke mikro

Menurut Muhadjir, jika selama ini penyelesaian masalah pendidikan menggunakan pendekatan yang sifatnya makro, dengan sistem zonasi akan diubah menjadi mikro. Sehingga penyelesaian masalah-masalah yang ada akan berbasis zona.

"PPDB itu hanya salah satu saja. Nanti termasuk distribusi dan kualitas guru, sarana dan prasarana, hampir semuanya akan kita selesaikan. Termasuk program wajib belajar 12 tahun itu nanti menggunakan basis zonasi ini," kata Mendikbud.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPDB tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada. Kemudian juga masih ditemukan sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombel.

Sebagian besar sekolah belum dapat menerapkan seleksi jarak antara sekolah dengan tempat tinggal peserta didik sesuai dengan prinsip zonasi. Selain itu, masih banyak sekolah menerapkan kuota zonasi, prestasi, dan perpindahan domisili tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Penghapusan SKTM

Salah satu hal yang diubah dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah.

Muhadjir berharap terjadi perubahan pola pada PPDB di tahun 2019 ini. Sekolah dan lembaga pendidikan didorong semakin aktif mendata anak usia sekolah di zona masing-masing.

"Kita harapkan terjadi perubahan pola penerimaan peserta didik baru yang dari siswa mendaftar ke sekolah, menjadi sekolah yang pro-aktif mendata atau mendaftar siswa, atau calon peserta didiknya. Karena itu, Kemendikbud berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan Kemendagri, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena basis siswa itu sebetulnya adalah dari data kependudukan," tuturnya.

Kewenangan pemda

Mendikbud mengimbau pemerintah daerah segera membuat juknis PPDB ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

"Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah," kata Muhadjir.

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB wajib dilakukan oleh semua pihak, khususnya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Tindak tegas pelanggaran

 

Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan berlaku.

Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

"Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud," kata Mendikbud.


Terkini Lainnya

TKN: Di Tempat Kami Enggak Ada Orang seperti Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Amien Rais...

TKN: Di Tempat Kami Enggak Ada Orang seperti Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Amien Rais...

Nasional
KPU Kepri Coret 6 Parpol karena Tak Laporan Dana Kampanye

KPU Kepri Coret 6 Parpol karena Tak Laporan Dana Kampanye

Regional
Peringati Hari Jadi Ke-484 Masjid Menara Kudus, Simbol Toleransi Umat Beragama

Peringati Hari Jadi Ke-484 Masjid Menara Kudus, Simbol Toleransi Umat Beragama

Regional
Banyak Kekerasan terhadap Pers, AJI Bentuk Komite Keselamatan Jurnalis

Banyak Kekerasan terhadap Pers, AJI Bentuk Komite Keselamatan Jurnalis

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Jokdri Mangkir dari Panggilan Satgas Antimafia Bola

Kuasa Hukum Bantah Jokdri Mangkir dari Panggilan Satgas Antimafia Bola

Megapolitan
Trump Puas Tuduhan Dirinya Berkonspirasi dengan Rusia Tak Terbukti

Trump Puas Tuduhan Dirinya Berkonspirasi dengan Rusia Tak Terbukti

Internasional
14 Panduan dan Tata Cara Naik MRT Jakarta

14 Panduan dan Tata Cara Naik MRT Jakarta

Megapolitan
Alasan Ma'ruf Amin Tak Kampanye Perdana Bersama Jokowi di Serang

Alasan Ma'ruf Amin Tak Kampanye Perdana Bersama Jokowi di Serang

Nasional
Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil Ketua DPW PPP Jawa Timur

Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil Ketua DPW PPP Jawa Timur

Nasional
Senin Pagi Gunung Merapi Keluarkan Tiga Kali Awan Panas Guguran Mengarah ke Hulu Kali Gendol

Senin Pagi Gunung Merapi Keluarkan Tiga Kali Awan Panas Guguran Mengarah ke Hulu Kali Gendol

Regional
BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba

BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba

Megapolitan
Mahasiswa Universitas Timor Tewas Ditikam Temannya saat Sedang Berdiskusi

Mahasiswa Universitas Timor Tewas Ditikam Temannya saat Sedang Berdiskusi

Regional
Sisihkan Gajinya Bagi Siswa Miskin, Guru di Kenya Ini Menang Hadiah Rp 14 Miliar

Sisihkan Gajinya Bagi Siswa Miskin, Guru di Kenya Ini Menang Hadiah Rp 14 Miliar

Internasional
Datangi Polda Metro, Joko Driyono Kembali Jalani Pemeriksaan Pagi Ini

Datangi Polda Metro, Joko Driyono Kembali Jalani Pemeriksaan Pagi Ini

Megapolitan
Anies Jajal Halte Transjakarta Bundaran HI yang Terintegrasi dengan Stasiun MRT

Anies Jajal Halte Transjakarta Bundaran HI yang Terintegrasi dengan Stasiun MRT

Megapolitan


Close Ads X