Kemendikbud dan Uni Eropa Perkuat Pemberdayaan PAUD di NTT

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bekerjasama dengan Uni Eropa meresmikan Program Penguatan Masyarakat Sipil dan Akuntabilitas Sosial untuk Peningkatan Akses terhadap Layanan PAUD Inklusif dan Berkualitas.

Peresmian program dilakukan di Kantor Kemendikbud, Jakarta (15/01/2019). Program ini diharapkan selesai tahun 2021 dan akan dilaksanakan di 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Kupang.

Program dengan dana hampir mencapai EUR 750.000 ini dilaksanakan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Sumba Integrated Development (SID), dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani (LPMM) dikoordinir Barnfonden, sebuah organisasi dari Swedia anggota Aliansi Childfund.

Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Muhammad Hasbi menjelaskan proyek ini akan membahas bagaimana memberdayakan ekosistem membangun anak usia dini dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, dari desa sampai kabupaten.

Baca juga: PAUD Diimbau Tidak Tuntut Anak Menguasai Calistung

“Dulu, kita fokus pada pembangunan insan saja, sekarang kita perlu mengelola insan dan ekosistemnya. Apa yang dikerjakan oleh Barnfonden dan tim konsorsium yang didukung oleh Uni Eropa ini sesuai dengan langkah dari Kemendikbud juga." ujar Hasbi seperti dikutip dari siaran pers Kemendikbud (16/1/2019).

Sejalan dengan itu, Manajer Program dari Uni Eropa, Pierre Destexhe, mengungkapkan 2010 hingga 2018, Uni Eropa telah menjadi salah satu mitra terbesar yang mendukung pendidikan di Indonesia dengan total dana sebesar 5,7 trilun rupiah.

Lebih dari 55.000 sekolah dan 7 juta siswa di 108 daerah telah mendapatkan manfaat langsung dari bantuan Uni Eropa.

“Kami percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu pengaruh yang paling besar dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Proyek ini akan meningkatkan standar kualitas pendidikan anak usia dini dan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” ujar Pierre Destexhe.

Proyek ini diharapkan memberikan manfaat bagi 50 ribu anak usia tiga sampai lima tahun, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dan anak terpinggirkan.

Peluncuran program ini turut dihadiri oleh perwakilan beberapa instansi pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta Manajer Proyek Barnfonden, Rika Setiawati.

Dalam sambutannya, Rika mengungkapkan saat ini kapasitas pemangku kebijakan di daerah untuk menyediakan dukungan program, termasuk monitoring, evaluasi dan pembinaan rutin masih kurang memadai.

“Kami telah melihat kondisi layanan PAUD di daerah NTT, layanan PAUD masih perlu ditingkatkan. 22 dari 30 desa dampingan telah mengalokasikan dana untuk mendukung layanan PAUD, tetapi jumlahnya masih rendah (rata-rata di bawah 1,17 persen)," ungkap Rika Setiawati.

Di tingkat kabupaten, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung layanan PAUD masih di bawah 3 persen. Namun demikian, semua pemangku kebijakan menerima proyek ini dan menunjukkan minat untuk berpartisipasi secara aktif.

“Dengan didukung Uni Eropa, kami berharap di akhir proyek ini, layanan PAUD akan meningkat dan pendekatan proyek seperti ini dapat direplikasi di daerah lainnya oleh organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah,” harap Rika Setiawati.