RNPK 2019 dan Upaya Menjadikan Guru sebagai "Ibu dari Pendidikan"

Kompas.com - 10/02/2019, 17:17 WIB
Ilustrasi: Seorang guru mengajar di salah satu SD di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.(Kompas.com/Kontributor Nunukan, Sukoco)- Ilustrasi: Seorang guru mengajar di salah satu SD di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.(Kompas.com/Kontributor Nunukan, Sukoco)

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) akan mengadakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) selama 4 hari, mulai tanggal 11-14 Februari 2019, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat.

Acara ini bertujuan membangun sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat. Rencananya, RNPK akan dibuka Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (12/2/2019).

“Melalui RNPK diharapkan dapat membangun sinergi pusat dan daerah serta masyarakat untuk menyukseskan program-program prioritas sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita, sekaligus merumuskan rancangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan tahun 2020,” jelas Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud, Ananto Kusuma Seta dalam acara konferensi pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (08/02/2019).

3 soal pokok terkait guru

Selaku Ketua Steering Committee RNPK 2019, Ananto menyampaikan melalui RNPK yang akan mulai digelar 11 Februari mendatang, pengangkatan dan pemetaan guru menjadi salah satu isu yang akan dibahas pada forum terbesar di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Baca juga: Fitria dan Upaya Guru Menghadirkan Kegembiraan dalam Kelas di Lombok

“Jadi kedepan kita menjadikan guru sebagai ibu (dari) pendidikan,” ujar Ananto Kusuma Seta di sela-sela acara kepada Kompas.com.

"Karena itu di dalam diskusi ke depan, berapa soal krusial yang harus diselesaikan terkait permasalahan guru banyak sekali. Rumit itu. Misal, pertama soal bagaimana proses redistribusi guru, yang saat ini ada penumpukan di satu tempat tetapi kekurangan di tempat lain," ujarnya.

Ia menambahkan soal kedua adalah bagaimana melakukan peningkatan profesionalisme guru dan ketiga bagaimana membuat sistem penghargaan bagi guru lewat tunjangan remunarisi guru itu agar lebih sehat dari sekarang dengan berbasis kinerja, bukan berbasis kehadiran.

Meningkatkan profesionalitas guru

Staff ahli Kemendikbud ini melihat peningkatan profesionalisme guru menjadi soal penting yang perlu diperioritaskan karena sangat terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Selain soal adminstratif terkait pengangkatan guru, kita akan banyak menitikberatkan pada hal substansi meningkatkan profesionalisme dan tangunggjawab guru-guru. Ini nanti yang akan kita bahas, tidak sebatas rekrutmen 100.000 guru kemarin," tegas Ananta.

Untuk pemenuhan tenaga gurumenurutnya  sudah disepakati untuk terselesaikan sampai tahun 2024. Hal ini hanya untuk menggantikan guru honorer yang kualitasnya kurang bagus, tetapi juga untuk menggantikan guru yang akan pensiun.

"Setiap tahunnya ada 40-50 ribu guru PNS yang pensiun. Termasuk penambahan guru karena adanya kebutuhan penambahan akses pendidikan menengah karena perluasan wajib belajar. Pasti akan bertambah murid, tambah sekolah otomatis perly menambah guru," ujarnya.

Peralihan kewenangan pusat - daerah

Ananto juga menjelaskan soal anggaran 20 persen dari APBN 2019 yang diperuntukan bagi sektor pendidikan, yakni sebesar Rp 492,5 triliun. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp 308,38 triliun atau 62,62 persen ditransfer ke daerah.

Sisanya didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu sebesar Rp 51,9 triliun (10,53 persen). Di posisi kedua yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yaitu sebesar Rp 40,2 triliun (8,14 persen). Sedangkan Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp 35,99 triliun (7,31persen).

“Ini artinya tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar," jelas Ananto.

"Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Ananto.


Terkini Lainnya



Close Ads X