Kuliah Umum ITB: Mengembangkan Industri Halal di Indonesia

Kompas.com - 20/03/2019, 13:42 WIB
Prof Sukoso Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag saat memberikan kuliah umum Studium Generale KU-4078, di Aula Barat ITB (13/3/2019).Dok. ITB Prof Sukoso Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag saat memberikan kuliah umum Studium Generale KU-4078, di Aula Barat ITB (13/3/2019).

KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal.

Hal ini disampaikan Prof Sukoso Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag saat memberikan kuliah umum Studium Generale KU-4078, di Aula Barat ITB (13/3/2019).

Kuliah umum Studium General ini merupakan mata kuliah pilihan dan diikuti lebih dari 500 orang mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Acara ini bertujuan memberikan wawasan kepada mahasiswa agar dapat berpikir kritis dan menempatkan diri sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Tantangan industri halal

"Halal dikatakannya tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman, tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Produk yang jelas sertifikasi halalnya, tidak hanya memberikan rasa aman bagi penduduk muslim tetapi juga penduduk non-muslim," jelas Prof Sukoso seperti dilansir dari laman resmi ITB.

Baca juga: Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia?

Sayangnya, potensi ini kurang dimanfaatkan masyarakat Indonesia sehingga saat ini lebih banyak konsultan pengawasan produk halal berasal dari negara lain ujarnya.

Agar mampu bersaing dalam pasar indutri halal di dunia tentu jalannya tidak mudah, ia mengatakan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi Indonesia.
 
Salah satu kendala eksternal ialah Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 dan bergabungnya Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai Halal Hub, sehingga akan menambah panjang jalur ekspansi pasar Indonesia ke internasional.

Belum masuk 10 besar

Selain tantangan eksternal, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan internal, diantaranya adalah kesadaran berkompetisi masyarakat lemah, tidak sadarnya masyarakat Indonesia akan standardisasi halal dan pemahaman hukum yang kurang.
 
Prof. Sukoso kemudian memaparkan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia seharusnya mempunyai tempat strategis di industri halal dunia.
 
Tetapi pada kenyataannya, Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar industri makanan, rekreasi, dan kosmetik dan obat-obatan halal global. Tetapi di sisi lain, Indonesia sudah mulai bisa bersaing di bidang keuangan syariah, wisata halal dan busana muslim di dunia.  

3 unsur sertifikasi

Dalam rangka mendukung pengembangan industri halal Indonesia, Kementrian Agama membentuk Badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Dalam proses penerbitan sertifikasi halal, dijelaskan Prof. Sukoso, setidaknya ada tiga komponen yang bekerja di dalamnya yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 
Pelaku usaha di Indonesia diharapkan lebih memanfaatkan peluang dan fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut. Indonesia sendiri masih mempunyai banyak potensi belum dikembangkan maksimal baik itu dalam bidang sumber daya alam maupun jasa.
 
Ke depan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar seharusnya dapat menjadi penjamin produk halal terbaik di dunia kedepannya. 



Close Ads X