Menggagas Reformasi Sekolah Vokasi di Indonesia

Kompas.com - 30/03/2019, 13:41 WIB
Perkebunan anggur di sekitar Kota Piesport, Jerman, yang dibelah Sungai Moselle, tampak dari ketinggian, Selasa (26/9/2017) sore. Jerman memiliki Undang-Undang Pendidikan Vokasi yang mewajibkan setiap orang berusia minimal 15 tahun belajar ketrampilan kerja selama tiga tahun sesuai kebutuhan pasar kerja.KOMPAS/HAMZIRWAN Perkebunan anggur di sekitar Kota Piesport, Jerman, yang dibelah Sungai Moselle, tampak dari ketinggian, Selasa (26/9/2017) sore. Jerman memiliki Undang-Undang Pendidikan Vokasi yang mewajibkan setiap orang berusia minimal 15 tahun belajar ketrampilan kerja selama tiga tahun sesuai kebutuhan pasar kerja.

Oleh: Budy Sugandi

PENDIDIKAN menjadi salah satu isu yang tak pernah lekang dibahas dalam setiap debat Pemilu Presiden tahun ini. Buktinya, dalam debat ketiga yang diikuti oleh calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno kembali menitikberatkan pada pendidikan, khususnya sekolah vokasi (SV).

Sedikit kilas balik, Ma'ruf memilih untuk melakukan reformasi pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas.

Untuk tingkat SMK, ia akan merevitalisasi SMK, politeknik, dan akademi sesuai dengan tuntutan pasar. Ia juga akan melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam menjalankan program ini.

Adapun Sandiaga memastikan agar SMK terhubung dengan penyedia lapangan kerja di dunia usaha dan pemerintah melalui program Rumah Siap Kerja.

Program ini menghubungkan pencari kerja dan penyedia lapangan kerja dan memberi keterampilan kepada pencari kerja.

Namun dalam kesimpulannya, keduanya kompak membatasi hanya pada tahun 2045. Padahal, jika kita menilik pendidikan negara-negara maju, program vokasi ini mereka rancang berskala panjang dan kontinuitas dari 50 sampai 100 tahun ke depan.

Mari kita belajar pada penerapan pendidikan vokasi yang diterapkan di negara-negara maju, seperti Jerman.

Jerman berhasil mengoptimalkan fungsi sekolah kejuruan/vokasi (berufsschule). Dengan menerapkan model dual system, mereka memiliki jumlah pengangguran paling sedikit di Eropa.

Model dual system tercipta sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Siswa vokasi di negara itu memiliki jam belajar di sekolah satu sampai dua hari dan di perusahaan tiga sampai empat hari. Full selama masa sekolah.

Siswa mendapatkan hak gaji dan cuti selama proses belajar tersebut. Alhasil, setelah lulus, siswa memiliki kecakapan dari satu bidang yang diminati dan benar-benar siap bekerja.

Kisah lain sekolah vokasi datang dari China. Di Negeri Tirai Bambu ini, kita bisa melihat banyaknya produk inovasi lahir justru berkat kontribusi pendidikan vokasi yang diterapkan.

Sebut saja Alipay, Payease, WeChat, dan lain-lain yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan hampir semua aktivitas kebutuhan sehari-hari hanya dengan ponsel.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X