Menggagas Reformasi Sekolah Vokasi di Indonesia

Tiga reformasi pendidikan melalui sekolah vokasi

Tentu saja setiap negara memiliki kebudayaan, ciri khas dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, setiap hal positif sebagai pembenahan sistem pendidikan tak bisa dinihilkan.

Sebab, tren pendidikan global saat ini mengalami pergeseran mulai dari high speed menjadi high quality economic development serta dari higher education enrollment pressure menjadi the choice to be educated in the other way.

Artinya, bukan seberapa banyak jumlah sekolah yang dimiliki namun seberapa berkualitas sekolah tersebut sehingga mampu menciptakan lulusan yang memiliki skill tinggi dan mampu mengoptimalkan minat bakatnya.

Untuk menyelaraskan dengan tren pendidikan global tersebut, SV harus melakukan 3 reformasi.

Pertama, fokus kuantitas diganti ke arah kualitas. Kedua, dari government sponsored menjadi gabungan antara government dan non-government sponsored. Yang ketiga, dari sistem pendidikan umum menjadi sistem pendidikan vokasi yang nyata.

Organisasi sosial, NGO, dan swasta harus lebih banyak lagi mengambil porsi dalam pembangunan SV, baik pembangunan sekolah maupun sistem belajar. Karena, merekalah yang paling diuntungkan untuk memanfaatkan skill siswa ketika sudah lulus. Selain itu, agar ada penyesuaian antara teori dan praktik riil.

Fenomena saat ini, SV masih menjadi pilihan kedua bagi para siswa dan orangtua. Gengsi sebagai siswa SMA dianggap lebih gaul ketimbang sebagai siswa SMK/STM.

Padahal, SMA maupun SMK memiliki posisi yang sama pentingnya. Salah satu cara untuk mengikis gap itu ialah dengan mendorong SV dalam perkembangan inovasi pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan utama para siswa memilih SV ialah agar cepat mendapatkan pekerjaan dan menghemat biaya pendidikan karena tidak perlu melanjutkan ke level universitas. Namun faktanya, tujuan tersebut masih jauh panggang dari api.

Harus ada terobosan baru agar SV berkembang. Peningkatan kualitas dalam proses pembelajaran, guru, kesejahteraan, praktik, dan manajemen.

Yang paling utama, siswa harus terjun langsung ke perusahaan/industri dan memiliki keunikan yang spesial berupa kecakapan skill daripada siswa dari sekolah umum.

Hal konkret yang harus dilakukan dalam mereformasi SV adalah dengan mengumpulkan pihak pemerintah (Kemendikbud), profesional, peneliti dan guru untuk merumuskan 50 sekolah sebagai pilot project dan menunjuk 150 spesialis sebagai penanggung jawab.

Dari situ dibangunlah international advanced level Indonesia standard system yang terhubung langsung dengan dengan sektor industri.

Tentu saja bukan hal mudah untuk mewujudkan ini. Perlu kerja keras dan tak hanya menjadi tugas tunggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perlu juga sinergi bersama dari kementerian terkait, seperti Kemenristekdikti, Kemenkominfo, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Bekraf.

Pada akhirnya, semoga upaya dalam peningkatan pendidikan benar-benar bisa dieksekusi secara konkret, tidak sekadar wacana yang dihadirkan dalam pemilu lima tahun sekali apalagi menjadi bahan humor "ganti menteri, ganti kurikulum".

Budy Sugandi
PhD Candidate, Education Leadership and Management, Southwest University China
Founder & CEO Mentoring Online Klikcoaching.com
Komisi Pendidikan PPI Dunia