Kompas.com - 20/06/2019, 11:46 WIB

KOMPAS.com – Penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di berbagai tingkat sekolah negeri oleh pemerintah sejak dua tahun terakhir, menuai banyak kritik.

Siswa dengan nilai tinggi tidak bisa mendapat sekolah dengan mutu unggul, karena kalah dengan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan.

Begitu juga dengan siswa yang berdomisili jauh dari sekolah mana pun, akhirnya kebingungan akan melanjutkan sekolah di mana. Hal ini mengingat tidak semua daerah memiliki jumlah sekolah negeri yang memadai dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Tak hanya siswa yang dibuat kalang kabut, orangtua juga tak kalah panik karena akhirnya sang anak menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan dengan pertimbangan kualitas. Padahal, orangtua menyadari bahwa pilihan itu berbiaya relatif tinggi.

Kritik tidak hanya datang dari masyarakat dan para siswa yang terdampak secara langsung oleh kebijakan ini, akan tetapi datang juga dari para praktisi dan pengamat pendidikan, salah satunya pengamat pendidikan Darmaningtyas.

Darmaningtyas menilai sistem zonasi ini sebagai suatu kebijakan yang merugikan siswa, karena besarannya ada di angka 90 persen.

"Saya itu orang yang sejak dulu berjuang supaya anak-anak yang di sekitar sekolah negeri dapat diterima di sekolah negeri yang ada di sekitarnya. Tetapi itu kan tidak berarti seperti yang dilakukan sekarang, zonasi 90 persen," ujar Darmaningtyas, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Sistem Zonasi Dapat Hilangkan Sekolah Favorit, Apa Kata Pengamat Pendidikan?

Angka 90 persen, menurut dia, mematikan kesempatan siswa dengan kemampuan akademik unggul untuk mendapat sekolah negeri unggulan, karena alasan jarak rumah dan sekolah.

"Celaka lagi kalau itu anak orang miskin, aslinya sudah pintar seharusnya bisa sekolah negeri. Tapi karena letak rumahnya berjauhan dari sekolah akhirnya dia tidak bisa bersekolah di sekolah negeri," kata Darmaningtyas.

Lebih lanjut, Penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan (2014) ini menilai sistem zonasi yang diniatkan untuk meratakan kualitas pendidikan justru akan menemui hasil yang sedikit berbeda dari yang diinginkan.

"Zonasi itu akan menciptakan pemerataan pendidikan, tapi pendidikan yang rendah kualitas. Pemerataan mutu pendidikan yang rendah saya percaya, tetapi kalau pemerataan mutu pendidikan yang baik, enggak," ujarnya.

"Anda boleh percaya 10 tahun ke depan kita akan susah mencari sekolah yang baik. Mana sekolah yang baik ke depan? (Semua sekolah) rata tidak berkualitas," tuturnya.

Baca juga: Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional

Mutu guru dan sekolah

Bukan tanpa alasan, menurut Darmaningtyas, salah satunya alasannya karena persebaran guru yang tidak terdistribusikan secara merata.

Guru-guru berkualitas yang banyak terpusat di sekolah-sekolah negeri favorit sebaiknya disebar keberadaannya. Dengan demikian, mutu tenaga pendidik di tiap sekolah dapat mencapai titik yang kurang lebih setara.

Selain guru, fasilitas sekolah yang masih timpang juga menjadi penyebab lain mengapa pemerataan belum dapat terwujud.

Maka, perbaikan di dua aspek itu menjadi sangat penting untuk segera dilakukan jika memang memimpikan kualitas pendidikan yang baik melalui sistem zonasi.

"Kalau tidak, sekolah yang di perkampungan-perkampungan itu diajar oleh guru yang asal-asalan, fasilitasnya juga terbatas, maka yang akan terjadi adalah pemerataan mutu pendidikan yang rendah," ucap Darmaningtyas.

Baca juga: 7 Fakta Polemik Sistem Zonasi PPDB 2019, Desak Jokowi Copot Mendikbud hingga Sejumlah Sekolah Kekurangan Siswa

Hal senada diungkapkan psikolog pendidikan, Bondhan Kresna. Meski setuju dengan sistem zonasi untuk menghilangkan sekolah unggulan, Bondhan menilai bahwa sebaiknya mutu sekolah dan kompetensi guru dibuat merata terlebih dulu.

"Selama belum merata mutu sekolah dan kompetensi gurunya, menurut saya kebijakannya akan merugikan anak," kata Bondhan.

Bondhan berharap zonasi dapat membuat semua sekolah merata dan menjadi unggulan.

"Semua sekolah harus unggul, dalam hal ini harus memenuhi standar mutu pendidikan. Menurut saya sistem ini akan lebih efektif kalau mutu sekolah merata," ujar dia.

Bondhan berharap persebaran kualitas guru yang baik dapat merata. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah rolling guru dalam satu kota.

"Guru juga tidak dirugikan karena rotasinya di sekolah yang tidak terlalu jauh. Dari situ, paling tidak guru berkualitas akan bisa handle lebih dari satu sekolah, misal sekian tahun di satu sekolah, tahun berikutnya di sekolah yang lain," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.