Kebijakan Anggaran dan Harmonisasi Masih Jadi "Batu Sandungan" PPDB

Kompas.com - 02/07/2019, 18:52 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengangkat tema Di Balik Kebijakan Zonasi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (1/7/2019). DOK. KOMPAS.com/YOHANES ENGGARKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengangkat tema Di Balik Kebijakan Zonasi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (1/7/2019).

KOMPAS.com - Ramai soal PPDB 2019 dan sistem zonasi mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengangkat tema "Di Balik Kebijakan Zonasi" dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Acara menghadirkan beberapa narasumber terkait kebijakan ini, antara lain; Chatarina Muliana Girsang (Staf Ahli Mendikbud), Heri Nurcahya Murni (Staf Ahli Mendagri), Hetifah Sjaifudian (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), dan Ahmad Su'adi (Anggota Ombudsman RI).

Terkait soal PPDB dan zonasi ini sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan tidak menutupi memang banyak permasalahan perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibandingkan dengan sebelumnya.

Presiden Jokowi mengatakan di lapangan memang banyak masalah harus dievaluasi. "Tanyakan kepada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi seusai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Kebijakan anggaran daerah

"Kewajiban penyediaan akses pada layanan pendidikan sebagai layanan dasar merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Bahkan APBD itu harus diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan sebagai layanan wajib," jelas Chatarina Staff Ahli Mendikbud bidang Regulasi.

Baca juga: Bima Arya Duga Ada Praktik Jual Beli Surat Domisili Dalam Sistem Zonasi PPDB

Landasan sosiologis yang mendasari penerapan kebijakan zonasi diantaranya adalah adanya fakta ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah. Kemudian belum meratanya kualitas dan kuantitas sekolah, khususnya dalam sarana prasarana dan guru. 

Hal senada didorong Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian. Ia menyoroti perlunya komitmen anggaran pendidikan, khususnya di daerah.

Menurut catatan Komisi X DPR RI, baru 18 provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama ini, anggaran pendidikan yang berasal dari pusat digunakan untuk memperbaiki tiga masalah utama, di antaranya sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, dan ketersediaan dan peningkatan mutu guru.

Namun, perlu diketahui masyarakat bahwa sebagian besar anggaran tersebut ditransfer ke daerah. Sementara Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran pendidikan sekitar 7 persen dari total 20 persen. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tertarik Jadi Dosen? CPNS 2019 Kemendikbud Buka 1.891 Formasi

Tertarik Jadi Dosen? CPNS 2019 Kemendikbud Buka 1.891 Formasi

Edukasi
Angkie Yudistia, Staf Khusus Jokowi, Kisah Titik Bangkit di Kampus dan Perjuangan yang Belum Selesai

Angkie Yudistia, Staf Khusus Jokowi, Kisah Titik Bangkit di Kampus dan Perjuangan yang Belum Selesai

Edukasi
'Link and Match' Pendidikan-Industri Butuh Perencanaan dan Penyesuaian Kurikulum

"Link and Match" Pendidikan-Industri Butuh Perencanaan dan Penyesuaian Kurikulum

Edukasi
Krisis Dunia Pendidikan, Satu Pesan dari Bank Dunia...

Krisis Dunia Pendidikan, Satu Pesan dari Bank Dunia...

Edukasi
Pasar Digital Kian Menjanjikan, Binus Malang Kini Fokus Ciptakan Entreprenuer Berbasis Digital

Pasar Digital Kian Menjanjikan, Binus Malang Kini Fokus Ciptakan Entreprenuer Berbasis Digital

BrandzView
LP3I: Kompetensi dan Adaptasi Jadi Kunci Penguatan Pendidikan Vokasi

LP3I: Kompetensi dan Adaptasi Jadi Kunci Penguatan Pendidikan Vokasi

Edukasi
'We The Teacher': Infrastruktur dan Materi Pembelajaran Masih Jadi Kendala di Daerah 3T

"We The Teacher": Infrastruktur dan Materi Pembelajaran Masih Jadi Kendala di Daerah 3T

Edukasi
Kompasianival 2019: Ngomongin Podcast hingga Peluang Join KG Media

Kompasianival 2019: Ngomongin Podcast hingga Peluang Join KG Media

Edukasi
Daftar Lengkap 100 Universitas Terbaik Kinerja Penelitian, Berapa Peringkat Kampusmu?

Daftar Lengkap 100 Universitas Terbaik Kinerja Penelitian, Berapa Peringkat Kampusmu?

Edukasi
5 Modul Latihan TKD CPNS 2019 Paling Banyak Dicari

5 Modul Latihan TKD CPNS 2019 Paling Banyak Dicari

Edukasi
Sepertiga Anak Usia 10 Tahun Indonesia Tak Mampu Baca dan Pahami Cerita Sederhana

Sepertiga Anak Usia 10 Tahun Indonesia Tak Mampu Baca dan Pahami Cerita Sederhana

Edukasi
Menristek: Jumlah Pengelolaan Dana Riset Ditentukan Penilaian Kinerja

Menristek: Jumlah Pengelolaan Dana Riset Ditentukan Penilaian Kinerja

Edukasi
47 Universitas Terbaik Bidang Penelitian Versi Kemenristek

47 Universitas Terbaik Bidang Penelitian Versi Kemenristek

Edukasi
Berdayakan Guru, Zenius dan We The Teachers Distribusikan Materi Belajar Digital Gratis

Berdayakan Guru, Zenius dan We The Teachers Distribusikan Materi Belajar Digital Gratis

Edukasi
Benarkah Peran Guru Tidak Akan Terganti pada Era Revolusi Industri 4.0?

Benarkah Peran Guru Tidak Akan Terganti pada Era Revolusi Industri 4.0?

Edukasi
Close Ads X