Sekjen PGRI: "Gaduh Zonasi" karena Kurang Libatkan Guru dan Orangtua

Kompas.com - 02/07/2019, 21:35 WIB
Ratusan orangtua siswa saat mengantre dalam proses pengumuman hasil PPDB 2019 di SMA Negeri 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Sabtu (29/6/2019). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIRatusan orangtua siswa saat mengantre dalam proses pengumuman hasil PPDB 2019 di SMA Negeri 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Sabtu (29/6/2019).

KOMPAS.com – Dalam sebulan terakhir, dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Zonasi merupakan sistem pendaftaran yang mengutamakan calon peserta didik yang domisili atau tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah tertentu memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di sekolah tersebut.

Kuotanya sebesar 90 persen dari jumlah keseluruhan penerimaan peserta didik baru di suatu sekolah.

Sistem ini berlaku di seluruh wilayah Tanah Air, meski pada praktiknya terdapat perbedaan karena ada daerah menerapkan zonasi murni dan ada juga zonasi campuran.

Namun, ternyata dalam pelaksanaannya banyak kekurangan dari sistem zonasi yang dialami masyarakat, termasuk kurangnya persiapan dan sosialisasi, yang dinilai tidak memperhatikan pemegang kepentingan.

Persiapan terkait sosialisasi

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) M Qudrat Nugraha mengatakan ditinjau dari segi manajemen strategis, para pemegang kepentingan dalam dunia pendidikan tidak hanya instansi, tetapi juga orangtua dan guru.

Baca juga: Kebijakan Anggaran dan Harmonisasi Masih Jadi Batu Sandungan PPDB

“Tugas negara yang seharusnya mengambil langkah sosialisasi yang baik dan menyeluruh agar tercipta kebijakan yang baik dan melibatsertakan para pemegang kepentingan tersebut, tidak melakukan persiapan utuh terkait sosialisasinya,” ujar M Qudrat Nugraha melalui keterangan tertulis, Selasa (2/7/2019).

Dia menambahkan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, dalam hal ini warganet, terkait kebijakan zonasi. Ada yang menilai kebijakan ini penting dengan catatan butuh keseriusan pemerintah untuk membenahinya, tetapi ada pula yang mendukung penuh atas “niat baik” yang dinyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Tidak sesuai kondisi lapangan

Namun, banyak juga yang menilai kebijakan ini terlalu dini untuk diterapkan karena tidak sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan.

Pada praktiknya, kebijakan zonasi dianggap membingungkan para pemegang kepentingan, terutama dalam keterlibatan mereka, sehingga perlu transparansi. Maka dari itu, seharusnya pemerintah dan elite politik bisa melihat berbagai ungkapan kegeraman warganet.

“Penghakiman sosial, terutama dalam dunia maya, dapat menjelma menjadi persepsi umum. Lagi-lagi, kegaduhan ini bukanlah pertanda positif yang dapat begitu saja dijawab dalam wawancara,” ucap Qudrat.

Bagi dia, pengawasan masyarakat memiliki pengaruh yang tidak baik kepada pemerintah. Sebab, dari segi penghakiman sosial, kebijakan semacam ini selalu diawasi oleh semua pihak.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkuat Wawasan Konstitusi, Untar Tuan Rumah Kompetisi Peradilan Semu

Perkuat Wawasan Konstitusi, Untar Tuan Rumah Kompetisi Peradilan Semu

Edukasi
Lulusan SMK hingga S1, Ini Jadwal Lengkap Seleksi CPNS Kemendikbud 2019

Lulusan SMK hingga S1, Ini Jadwal Lengkap Seleksi CPNS Kemendikbud 2019

Edukasi
CPNS 2019 Kemendikbud Cari Lulusan SMK hingga S1, Ini Jurusan Dibutuhkan

CPNS 2019 Kemendikbud Cari Lulusan SMK hingga S1, Ini Jurusan Dibutuhkan

Edukasi
Kemendikbud Buka Formasi CPNS 2019, Ini Unit Kerja serta Syarat yang Dibutuhkan

Kemendikbud Buka Formasi CPNS 2019, Ini Unit Kerja serta Syarat yang Dibutuhkan

Edukasi
Tidak Hanya Pintar, Ini 15 Universitas Terbaik dalam Pengabdian Masyarakat

Tidak Hanya Pintar, Ini 15 Universitas Terbaik dalam Pengabdian Masyarakat

Edukasi
Cerita Afni dan Perjalanannya Meraih Cita-Cita

Cerita Afni dan Perjalanannya Meraih Cita-Cita

BrandzView
Perkuat Kompetensi Guru Kreatif, Yayasan Pendidikan Astra Gelar Seminar STEM

Perkuat Kompetensi Guru Kreatif, Yayasan Pendidikan Astra Gelar Seminar STEM

Edukasi
Mengenal Prof Bambang Hero Saharjo, Penerima Penghargaan Internasional John Maddox

Mengenal Prof Bambang Hero Saharjo, Penerima Penghargaan Internasional John Maddox

Edukasi
Ini Dia Para Jawara 'IdeaNation 2019', dari Kampus Mana Saja?

Ini Dia Para Jawara "IdeaNation 2019", dari Kampus Mana Saja?

Edukasi
Sering Kehilangan Semangat Belajar? Coba Lakukan Hal Ini!

Sering Kehilangan Semangat Belajar? Coba Lakukan Hal Ini!

BrandzView
Kisah Ayah Inspiratif, dari Buruh Tani hingga Antar Anak Tiap Hari

Kisah Ayah Inspiratif, dari Buruh Tani hingga Antar Anak Tiap Hari

Edukasi
Upaya Menyandingkan 'Habibie Award' Jadi Sekelas 'Nobel'

Upaya Menyandingkan "Habibie Award" Jadi Sekelas "Nobel"

Edukasi
Wahai Mahasiswa yang Hobi Rebahan, Ini 7 Pekerjaan Sampingan Cocok Buat Kamu

Wahai Mahasiswa yang Hobi Rebahan, Ini 7 Pekerjaan Sampingan Cocok Buat Kamu

Edukasi
Berjasa Bidang Pengetahuan, Ini 5 Penerima 'Habibie Award 2019'

Berjasa Bidang Pengetahuan, Ini 5 Penerima "Habibie Award 2019"

Edukasi
Prof. Bambang Hero Saharjo Raih Penghargaan Internasional 'John Maddox Prize 2019'

Prof. Bambang Hero Saharjo Raih Penghargaan Internasional "John Maddox Prize 2019"

Edukasi
Close Ads X