Ini 7 Rekomendasi KPAI Terkait Demo Pelajar

Kompas.com - 26/09/2019, 15:58 WIB
Pelajar melakukan Aksi Tolak RUKHP di Belakang Gedung DPR/MPR, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPelajar melakukan Aksi Tolak RUKHP di Belakang Gedung DPR/MPR, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (25/9/2019).

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan tujuh rekomendasi terkait aksi demo para pelajar SMK dalam beberapa hari terakhir. 

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2019) menyampaikan ketujuh rekomendasi sebagai berikut:

1. KPAI mengimbau para orang tua untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya yang berusia SMP damd SMA/SMK/MA untuk melarang dan mencegah anaknya  ikut aksi demo di DPR.

2. KPAI mengimbau semua kepala sekolah untuk memastikan absensi siswa selama beberapa hari ke depan.

"Kalau siswa tidak hadir di sekolah, segera mengecek ke orang tua anak yang bersangkutan. Ini untuk mencegah anak-anak ikut aksi yang membahayakan keselamatannya," ujar Retno. 


3. KPAI meminta kepada kepala-kepala Dinas Pendidikan untuk tidak memberikan sanksi atau mengeluarkan siswanya yang teridentifikasi sebagai peserta aksi demo di DPR. Sebab, sebagian besar anak-anak ini adalah korban ajakan medsos, orang-orang yang tidak mereka kenal sama sekali. 

Baca juga: Demo Pelajar Berujung Rusuh, Mendikbud: Jangan Gampang Terprovokasi

Dikatakan juga bahwa usia anak memang mudah dibujuk rayu karena anak belum tahu risiko dan bahaya dari tindakannya. Mereka hanya ikut-ikutan agar dibilang gaul dan keren.

4. KPAI meminta aparat untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menangani aksi anak-anak karena anak-anak ini sebagaian besar hanya ikut ikutan dan diduga kuat korban eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Bahkan di medsos ada rekening yang menampung dana. Hal ini yang justru yang harus didalami oleh penegak hukum," imbuh Retno.

5. KPAI juga meminta Divisi Cyber Crime Polri dan Kemenkominfo agar melacak para penyebar undangan aksi pelajar ke DPR karena mereka harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X