Pendidikan Tinggi "Kembali" ke Kemendikbud, Ini Tanggapan Akademisi

Kompas.com - 24/10/2019, 21:19 WIB
Sera terima jabatan dari Mendikbud terdahulu Muhadjir Effendy ke Mendikbud Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim di Gedung Kemendikbud, Jakarta (23/10/2019). DOK. KOMPAS.com/YOHANES ENGGARSera terima jabatan dari Mendikbud terdahulu Muhadjir Effendy ke Mendikbud Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim di Gedung Kemendikbud, Jakarta (23/10/2019).

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan para menteri yang masuk Kabinet Indonesia Maju atau Kabinet Kerja Jilid 2 pada Rabu (23/10/2019) pagi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Salah satu orang yang terpilih yaitu Nadiem Anwar Makarim. Dia ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2019-2024 menggantikan Muhadjir Effendy yang merupakan Mendikbud periode 2014-2019.

Ada satu perbedaan yang terjadi dalam tubuh Kemendikbud pada kabinet yang baru dibentuk ini, yaitu bidang pendidikan tinggi yang sebelumnya masuk di Kemenristekdikti sekarang bergabung ke Kemendikbud.

Integrasi berkelanjutan

Menanggapi hal itu, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Manlian Ronald A Simanjuntak mengatakan pemerintah harus memastikan memiliki penggabungan itu memiliki pengertian integrasi berkelanjutan.

Sebab, pada periode sebelumnya alias Kabinet Kerja Jilid 1, manajemen pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas terpisah dari pendidikan tinggi.

Baca juga: Bukan Teknologi, Ini 2 Fokus Nadiem Makarim di Kemendikbud

Sedangkan dalam postur Kabinet Indonesia Maju, manajemen pendidikan dasar terintegrasi kembali sampai dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian.

“Sangat dianjurkan pemerintah bersama masyarakat harus memastikan arah dan kualitas pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi terintegrasi dan berkelanjutan,” ucap Prof Manlian dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Tantangan globalisasi

Dia menambahkan, masalah lain yang dihadapi Kemendikbud dalam periode yang terbaru yakni menjawab tantangan globalisasi. Sistem pendidikan di Indonesia harus dipersiapkan agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu dan ahli sesuai kompetensi masing-masing.

Secara administratif, seorang lulusan dinyatakan memiliki kompetensi kerja yang masuk kategori ahli jika telah mengikuti sertifikasi. Sementara itu, proses untuk mendapatkan sertifikasi harus melalui penilaian kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan persyaratan lain.

“Tantangan Kemendikbud dalam postur Kabinet Indonesia Maju, harus mampu menjawab permasalahan peran pendidikan dan keprofesian di masa depan,” imbuh Manlian.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X