Universitas Terbuka: Keterbukaan Publik Perlu Diikuti Budaya Baik Pemerintahan

Kompas.com - 04/11/2019, 15:58 WIB
Universitas terbuka menggelar konferensi internasonal ?Open Society Conference (OCS) 2019? yang digagas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP-UT) dan mengangkat tema ?Demokrasi dan Akuntabilitas Publik di Era Digital? di Tangerang Selatan (31/10/2019). DOK. KOMPAS.com/YOHANES ENGGARUniversitas terbuka menggelar konferensi internasonal ?Open Society Conference (OCS) 2019? yang digagas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP-UT) dan mengangkat tema ?Demokrasi dan Akuntabilitas Publik di Era Digital? di Tangerang Selatan (31/10/2019).

 

KOMPAS.com - Teknologi membuat banyak hal menjadi terbuka. Ruang ini memberikan kesempatan untuk memperkuat masyarakat dalam mengawasi kinerja dan akuntabiltas pemerintahm, baik pusat maupun daerah.

"Dengan demikian pemerintah harus lebih responsif, harus lebih berhati-hati dalam membuat membuat keputusan atau pernyataan. Masyarakat dapat melihat apa yang dilakukan pemerintah dan dapat menagih apa yang menjadi janji-janji pemerintah," ujar Prof. Eko Prasojo (Dekan dan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi/FIA UI) dalam konferensi internasonal yang digelar Universitas Terbuka di Tangerang Selatan (31/10/2019).

Konferensi internasional “Open Society Conference (OCS) 2019” ini digagas oleh Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP- UT) dan mengangkat tema “Demokrasi dan Akuntabilitas Publik di Era Digital”.

Konferensi menghadirkan pembicara Internasional dalam diskusi panel, yaitu Prof. Grace Javier Alfonso (University of the Philippines Open University /UPOU) dan Prof. Eko Prasojo (Dekan dan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi/FIA – Universitas Indonesia/ UI), serta Dr. Lim Tai Wei (Singapore University of Social Sciences /SUSS) melalui video conference dan dimoderatori Prof. Daryono.

Keterbukaan dan budaya birokrasi

Prof. Eko Prasojo melihat contoh penggunaan teknologi  e-budgeting menjadi sarana masyarakat untuk ikut bagian dalam mengontrol kinerja program pemerintah daerah. " Pemerintah tidak bisa bilang; saya tidak tahu, saya belum pelajari atau saya belum baca. Sekali dipublish ke masyarakat maka dianggap data tersebut valid dan trusted," ujar Prof. Eko Prasojo.

Baca juga: Menuju Masyarakat 5.0, UT Dorong Kolaborasi Triple Helix Berbasis Teknologi

Ia juga menyampaikan pemerintah harus mampu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait hal itu. "Prinsip kehati-hatian harus menjadi prinsip. Tidak bisa kemudian pemerintah menyampaikan salah ketik, atau salah hitung," tegasnya.

Saat penguatan dari pengawasan masyarakat sudah siap, tambahnya, pemerintahnya juga harus mengubah mental dan budaya pemerintahan.

"Yang saya lihat pengawasan masyarakat sudah kuat, yang belum siap justru pemerintahnya karena belum banyak berubah dari sisi culture, dari sisi kompetensi dan kesiapan berinteraksi secara terbuka terhadap masyarakat," jelas Prof. Eko Prasojo.

Seiring peran "open society" di era teknologi yang kian menguat, ia mendorong birokrasi pemerintahan melakukan tranformasi atau perubahan baik dalam budaya melayani masyarakat dan keterbukaan seiring dengan peningkatan kompetensi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X