Jika Saya Nadiem Makarim...

SMK dan tantangan birokrasi...

Barulah saya akan perbaiki Inpres Revitalisasi SMK menjadi "Inpres Revitalisasi SMK, Vokasi dan MAK" karena dalam peraturan perundangan SMK adalah nomenklatur Pendidikan Dasar Umum, padahal ada pendidikan Vokasi dan Poltek di nomenklatur Dikti serta Madrasah Aliyah Kejuruan di nomenklatur Kementrian Agama.

Inpres inipun wajib menyebut Kementerian dan Lembaga yang memiliki pendidikan SMK dan Vokasi dan Poltek serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Birokrasi Kemdikbud harus pula efektif, 120 lebih Unit Pelaksana Teknis (LPMP, P4TK, BPNP, BPCB, Museum, Balai Besar, Kantor dan Lembaga) wajib didayagunakan dan berjejaring dengan dunia nyata, sehingga Widia Iswara (WI) tumbuh terampil dan mampu mendidik guru pada bidang Ilmu masing masing.

Ketika "Orientasi" sudah bergeser ke Pendidikan SD/MI, tetapi struktur dan tupoksi birokrasi tidak berubah, maka seperti upaya mengganti mobil LCGC manual dengan mobil balap namun tak melatih supirnya.

Mobil balap dengan kecanggihan tinggi itu menganggur...

Saya sangat yakin, jika 3 hal besar tersebut saya lakukan, maka program pembangunan manusia yang dicanangkan Presiden akan sukses, apalagi saya juga menggunakan "Teknologi" sebagai alat bantu...

(Penulis: Akhmad Rizali, pemerhati pendidikan)