Jika Saya Nadiem Makarim...

Kompas.com - 06/11/2019, 07:00 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem  Makarim sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Mulai dari pendidikan dasar...

Pada titik itulah saya akan memulai dan akan menetapkan bahwa fokus pendidikan wajib dimulai di jenjang SD/MI. Saya akan usulkan agar Presiden membuat Inpres SD/MI yang mengintruksikan kepada semua jajaran agar "mengeroyok" jenjang SD/MI dengan acuan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan).

SKL (Standar Kompetensi Lulusan), SI (Standar Isi) dari Satuan Pendidikan serta Sekolah, Evaluasi SD/MI harus dikoreksi, apakah akan menopang pencapaian tujuan Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2050?

Standar Mutu Guru SD/MI pun wajib dikoreksi, sejak "Pre Service" hingga "In Service", fokuskan "Pre Service" pada mutu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan "In Service" pada pelatihan "tepat guna" langsung bisa diterapkan di kelas.

Dengan "Inpres SD/MI" ini semua gotong royong berduyun duyun memperbaiki mutu kompetensi murid SD/MI.

Sudah cukupkah? Belum, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemilik SD dan koordinasi dengan Kemenag sebagai pemilik MI wajib dilakukan, dengan target semua Kabupaten/Kota sadar dan terlibat dalam pencapaian tujuan dari "Inpres SD".

SMK dan tantangan birokrasi...

Barulah saya akan perbaiki Inpres Revitalisasi SMK menjadi "Inpres Revitalisasi SMK, Vokasi dan MAK" karena dalam peraturan perundangan SMK adalah nomenklatur Pendidikan Dasar Umum, padahal ada pendidikan Vokasi dan Poltek di nomenklatur Dikti serta Madrasah Aliyah Kejuruan di nomenklatur Kementrian Agama.

Inpres inipun wajib menyebut Kementerian dan Lembaga yang memiliki pendidikan SMK dan Vokasi dan Poltek serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Birokrasi Kemdikbud harus pula efektif, 120 lebih Unit Pelaksana Teknis (LPMP, P4TK, BPNP, BPCB, Museum, Balai Besar, Kantor dan Lembaga) wajib didayagunakan dan berjejaring dengan dunia nyata, sehingga Widia Iswara (WI) tumbuh terampil dan mampu mendidik guru pada bidang Ilmu masing masing.

Ketika "Orientasi" sudah bergeser ke Pendidikan SD/MI, tetapi struktur dan tupoksi birokrasi tidak berubah, maka seperti upaya mengganti mobil LCGC manual dengan mobil balap namun tak melatih supirnya.

Mobil balap dengan kecanggihan tinggi itu menganggur...

Saya sangat yakin, jika 3 hal besar tersebut saya lakukan, maka program pembangunan manusia yang dicanangkan Presiden akan sukses, apalagi saya juga menggunakan "Teknologi" sebagai alat bantu...

(Penulis: Akhmad Rizali, pemerhati pendidikan)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X