KOMPAS.com - "Maaf Pak, saya kurang mengerti. Sudah kelar bahasa Inggris di SMP SMA gimana maksudnya," tanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kepada Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim dalam sebuah diskusi di sebuah ruangan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
"Maksud kami, kita ingin mata pelajaran bahasa Inggris dijadikan pelajaran utama di tingkat SD, tuntas di SD. Hampir semua atau mungkin semua siswa SD sudah memiliki kemampuan bercakap bahasa Inggris sehingga di SMP dan SMA tinggal digunakan. Tidak ada lagi dalam mata pelajaran," jawab Ramli.
Tanya jawab tersebut terjadi saat Nadiem mengajak organisasi dan komunitas guru untuk berdiskusi tentang isu pendidikan. Nadiem meminta organisasi dan komunitas guru untuk memberikan solusi untuk dunia pendidikan.
Penghapusan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di SMP dan SMA adalah satu dari 10 solusi yang diajukan ke Nadiem. Ramli mengatakan usulan tersebut telah didiskusikan bersama pengurus-pengurus IGI di daerah.
"Dari usulan kami, intinya kami ingin mengangkat martabat harga diri guru dan membebaskan guru dari status “honorer”. Status guru honorer dengan pendapatan Rp 100.000 per bulan bahkan kurang dari itu sesungguhnya adalah penghinaan terhadap profesi guru," kata Ramli saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).
Berikut 10 solusi yang ditawarkan IGI kepada Mendikbud Nadiem:
Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Pendidikan Karakter berbasis agama dan pancasila menjadi mata pelajaran utama di Sekolah Dasar.
Baca juga: FSGI dan KPAI: Ini Dia, 4 Tugas Berat Mendikbud Nadiem
Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP dan SMA dihapuskan. karena seharusnya sudah dituntaskan di SD. Pembelajaran bahasa Inggris fokus ke percakapan, bukan tata bahasa.
Jumlah mata pelajaran di SMP menjadi maksimal lima mata pelajaran dengan basis utama pembelajaran pada bahasa pemrograman.
Sementara mata pelajaran di SMA menjadi maksimal enam mata pelajaran tanpa penjurusan. Bagi siswa yang ingin fokus pada keahlian tertentu dipersilahkan memilih SMK.
IGI menyarankan SMK menggunakan sistem SKS karena fokus pada bidang keahlian. Siswa yang lebih cepat ahli bisa menuntaskan SMK dua tahun atau kurang dan bisa lulus lama tergantung keahlian yang dibisa dilakukan.
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) diwajibkan menyediakan Sarjana Pendidikan atau Alumni PPG yang dibutuhkan SMK.
IGI menyarankan agar jabatan Pengawas Sekolah dihapuskan hingga jumlah guru yang dibutuhkan mencukupi.
Jabatan pengawas sekolah boleh diadakan kembali jika jumlah kebutuhan guru sudah terpenuhi.
Jabatan pengawas sekolah bisa diadakan ketika jumlah kebutuhan guru sudah terpenuhi, tak ada lagi guru honorer dan semua guru sudah berstatus PNS atau Guru Tenaga Kontrak Profesional dalam Status PPPK dengan pendapatan minimal setara Upah minimum yang ditetapkan pemerintah sesuai standar kelayakan hidup.