FSGI dan KPAI: Ini Dia, 4 Tugas Berat Mendikbud Nadiem

Kompas.com - 04/11/2019, 14:19 WIB
Mendikbud Kabinet Kerja Muhadjir Effendy bersama Mendikbud baru Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim dalam acara Serah Terima Jabatan di Gedung Kemendikbud, Jakarta (23/10/2019).

DOK. KOMPAS.com/YOHANES ENGGARMendikbud Kabinet Kerja Muhadjir Effendy bersama Mendikbud baru Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim dalam acara Serah Terima Jabatan di Gedung Kemendikbud, Jakarta (23/10/2019).

KOMPAS.com - Hampir dua minggu, Presiden Joko Widodo melantik Nadiem Makariem sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan di Kabinet Indonesia Maju.

Sejumlah harapan dan dukungan bermunculan dari pelaku pendidikan untuk Nadiem dalam pekerjaannya membenahi sektor pendidikan di Indonesia.

Beberapa tanggapan muncul dari Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Peningkatan kompetensi guru hingga kekerasan fisik terhadap anak didik menjadi sorotan untuk Nadiem.

1. Revitalisasi SMK

FSGI mengatakan saat ini kurikulum  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memerlukan pembenahan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, FSGI endukung Nadiem untuk membenahi kurikulum SMK.

Salah satu penyebab ketidaksesuaian kurikulum SMK dengan industri yaitu minimnya ketersediaan calon guru mata pelajaran yang produktif di SMK.

"SMK menyumbang pengangguran terbesar karena kekurangan guru mata pelajaran produktif, kurikulumnya tidak link and match dengan kebutuhan dunia industri," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Satriwan Salim di beberapa waktu lalu.

Baca juga: 4 Pesan Presiden Jokowi Seputar Dunia Pendidikan untuk Nadiem Makarim

Ia meminta Nadiem untuk mempertimbangkan karakteristik SMK dan konteks daerah lokasi sekolah. Menurut Satriawan, pemberian insentif menjadi salah satu daya tarik untuk guru mata pelajaran produktif agar menjadi guru.

Pemberian insentif bisa melalui pemberian instruksi kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk membuat semacam kontrak agar lulusannya mau mengajar mata pelajaran produktif di SMK.

"LPTK membuka prodi-prodi industri kreatif yang dibutuhkan dunia industri dan melibatkan dunia industri dalam mendesain kurikulum SMK berbasis karakteristik daerah serta fokus penjurusan di SMK tersebut," katanya.

Pemerintah pun diminta unntuk lebih ketat untuk memberikan izin pendirian SMK baru. Berdasarkan catatan Satrian, jumlah SMK swasta lebih banyak dibandingkan negeri yaitu, 10.500 SMK swasta dan 3.500 SMK negeri.

2. Reformasi pola dan format pelatihan guru

Menurut Satriawan, guru menjadi kunci utama sebagai jalan untuk pembenahan pendidikan di Indonesia saat ini. Ia menambahkan Nadiem perlu untuk mereformasi pola dan format pelatihan guru dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensi guru.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X