5 Rekomendasi Bank Dunia untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

3. Meningkatkan kemampuan mengajar guru

Bank Dunia menyebutkan tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Indonesia tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya, atau mendapatkan keterampilan kerja abad 21 dalam ekonomi yang kompetitif danmengglobal.

Pemerintah dapat memastikan bahwa Indonesia memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.

Ada 55 persen guru PNS (sekitar 960.000 guru) yang akan pensiun dalam 10 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2018.

Saat merekrut guru baru, pemerintah hendaknya hanya menyeleksi calon guru yang berkualifikasi tinggi dengan pengetahuan yang baik terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan.

Entah itu sebagai pegawai negeri ataupun guru kontrak dan guru honorer, serta mengujicobakan berbagai cara yang bisa meningkatkan akuntabilitas guru.

4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja

Bank Dunia mencatat Indonesia memiliki kondisi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan juga rendahnya daya saing secara keseluruhan.

Dengan bekerja sama lintas kementerian, pemerintah dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan / vokasi (TVET) dan pendidikan tinggi.

Hal ini akan membangun sebuah struktur tata kelola untuk memandu sistem pengembangan keterampilan secara menyeluruh dengan melibatkan sektor swasta, dan menetapkan prioritas dalam hal kebutuhan pasar tenaga kerja dan harapan di masa depan.

5. Mengelola pendidikan untuk peningkatan kinerja

Bank Dunia melihat adanya kendala kapasitas membatasi potensi dampak dari manajemen berbasis sekolah dan peran serta masyarakat pada sekolah di bawah Kemdikbud dan Kemenag, terutama di daerah berpenghasilan rendah dan pedesaan.

Pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan Indeks Kualitas Pendidikan.

Data dari indeks dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan bantuan langsung kepada kabupaten dan sekolah tertinggal.