Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Link and Match" Pendidikan-Industri Butuh Perencanaan dan Penyesuaian Kurikulum

Kompas.com - 21/11/2019, 21:28 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bank Dunia dalam laporan "The Promise of Education in Indonesia" menyebutkan banyak generasi muda di Indonesia menerima pekerjaan bergaji rendah.

Hal itu dikarenakan banyak siswa hanya menyelesaikan pendidikan menengah atas tetapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

"Hal ini terjadi saat anak-anak mulai menerima fondasi yang lemah dalam pembelajaran membaca dan matematika ketika mereka berada di tingkat Pendidikan Dasar," demikian tertulis dalam laporan Bank Dunia.

Faktor lainnya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan diberikan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dalam industri 4.0.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan ketidaksesuaian antara kemampuan sumber daya manusia dan kebutuhan dunia kerja sudah lama terjadi di Indonesia.

Menurut Benny, budaya kerja seperti tepat waktu dan disiplin kerja belum terbentuk.

Baca juga: Menristekdikti: PMMB Link and Match Pendidikan Tinggi dan Industri

"Setiap perusahaan yang mendeploy pekerjaan itu melakukan semacam training disesuaikan kebutuhan kita (dunia kerja)," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Perencanaan SDM

Menurutnya, ketidakcocokan antara kemampuan sumber daya manusia dan kebutuhan lapangan kerja dimulai jenjang rumah hingga ke sekolah. Benny menyebutkan seharusnya SDM mestinya disesuaikan dengan permintaan dunia industri.

Menurut Benny, Indonesia perlu membuat "Man Power Planning" untuk pemenuhan SDM yang sesuai dengan dunia industri.

Man Power Planning merupakan suatu proses mengidentifkasi, mengevaluasi, dan juga merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM yang akan menempati jabatan tertentu dalam perusahaan sesuai dengan standar kebutuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Misalnya rasio seorang terdidik ilmu hukum di masyarakat itu belum ada,” jelasnya.
Ia berharap lembaga pendidikan jangan sekedar menjadi bisnis usaha seperti sektor swasta yang melepas lulusan untuk berjuang sendiri mencari lapangan kerja.

Lembaga seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lanjut Benny, diharapkan untuk membuat Man Power Planning. Adapun perencanaan bisa dibuat berdasarkan kebutuhan yang dinamis.

"Kan kita memiliki Bappenas bisa membuat. Karena kebutuhan selalu berubah time to time. Jadi kurikulum berdasarkan kebutuhan industri," ujarnya.

Keselarasan kurikulum dan industri

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan perlunya keselarasan kurikulum antara dunia pendidikan dan industri. Ia menilai saat ini kurikulum pendidikan calon tenaga kerja tak sesuai dengan dunia industri.

"Selain itu, saya melihat masalah utama lainnya juga ketersediaan lapangan kerja," kata Haryadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Sebagian besar siswa tidak mencapai target pendidikan nasional Indonesia yang telah ditetapkan dan juga berprestasi rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Pada tahun 2018, nilai rata-rata ujian nasional siswa di semua mata pelajaran dan untuk semua jenis sekolah untuk jenjang menengah pertama adalah 49,5 (skala 100), padahal nilai kelulusan adalah 552.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com