KOMPAS.com - Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar.
Kali ini, programnya bertajuk Kampus Merdeka. Dalam program itu juga terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.
"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar," ujar Nadiem Makarim dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Dalam kebijakan Kampus Merdeka yang keempat isinya mengenai pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).
Baca juga: Kebijakan Kampus Merdeka, Kegiatan Belajar di Luar Kampus Diberikan Bobot SKS
Menurut Nadiem, terdapat perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'.
Kegiatan di sini berarti belajar di kelas. Ada 8 contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal, antara lain:
Nantinya, mahasiswa bisa ikut kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).
Selama magang, mahasiswa itu wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Tujuannya agar teori di kampus bisa diterapkan di tempat magang tersebut.
Ada satu hal yang menarik disini. Sebab, kegiatan ini hampir sama dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Hanya saja, mahasiswa akan dilibatkan pada proyek yang ada di desa.
Proyek sosial ini untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.