Kompas.com - 31/01/2020, 12:49 WIB
Ilustrasi perguruan tinggi ShutterstockIlustrasi perguruan tinggi


KOMPAS.com - Gebrakan baru yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yakni konsep Merdeka Belajar pada akhir 2019, berlanjut pada kebijakan Kampus Merdeka belum lama ini.

Nadiem yang memiliki pandangan luas ini ingin ada perubahan baru di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Sedangkan di Kampus Merdeka itu ada empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar," ujar Nadiem dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim soal Kebijakan Kampus Merdeka

Menurut Nadiem, pelaksanaan kebijakan ini hanya mengubah peraturan menteri saja. Atau tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah bahkan mengubah Undang-Undang.

Agar kebijakan ini berjalan, maka Mendikbud langsung mengeluarkan Permendikbud. Seperti Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 isinya tentang akreditasi program studi (Prodi) dan perguruan tinggi (PT).

Peraturan menteri ini untuk mengatur kebijakan Kampus Merdeka yang kedua, yakni program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi juga prodi yang sudah siap naik peringkat.

Pentingnya akreditasi

Sebelum berbicara panjang lebar, ada baiknya masyarakat paham seberapa penting akreditasi bagi prodi maupun PT.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Baca juga: Setelah Kampus Merdeka Lalu Apa? Ini Harapan Ketua Majelis Rektor PTN

Akreditasi yang dimaksud tujuannya:

  • Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  • Menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi otomatis tanpa diperpanjang

Sementara di dalam pasal 6, jangka waktu berlakunya akreditasi untuk prodi atau PT yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ialah lima tahun.

Pada kebijakan Kampus Merdeka, maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi selama lima tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi.

Perpanjangan akreditasi ini dapat dilakukan berdasarkan evaluasi oleh
Kementerian dan/atau laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaraan peraturan perundang-undangan dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Nantinya, peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir. Ini jika terdapat penurunan mutu dalam hal:

  • Menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama lima tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti;
  • Terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 28 Januari 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X