Kemendikbud Siapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Kampus Merdeka

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka.

Setiap kampus nantinya bisa mempelajari petunjuk teknis pelaksanaan dan menyesuaikannya dengan dengan kondisi kampus masing-masing.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam dalam siaran persnya mengatakan Kemdikbud memahami bahwa perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah lebih dari 4.500 kampus memiliki karakteristik berbeda dan juga memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka ini.

Oleh karena itu, kebijakan Kampus Merdeka tidak akan bersifat paksaan yang akhirnya menjadi sekedar formalitas belaka.

“Inovasi dan kreativitas pengelola perguruan tinggi menjadi penting dalam penerapan kebijakan Kampus Merdeka ini," ujar Nizam dalam acara Sosialisasi dan Implementasi 4 Kebijakan Baru Kementerian Pendidikan Kebudayaan bidang Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Gedung D Kemdikbud, Jakarta.

Baca juga: 100 Hari Nadiem Makarim: Catatan Kritis tentang Kebijakan Kampus Merdeka

Kemendikbud juga mendorong pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dalam negeri. Menurut Nizam, pertukaran mahasiswa yang biasanya sering dilakukan dengan kampus di luar negeri. 

"Pertukaran Mahasiswa UI dengan mahasiswa UNIPA misalkan, hal ini juga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme,” tutur Nizam.

Nizam mengungkapkan dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari civitas akademika, kementerian lain hingga dunia industri.

Kerja sama penerapan program Kampus Merdeka akan segera dijalin dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan tema Kampus Merdeka untuk Desa.

Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam sks perkuliahan. Mahasiswa akan diminta partisipasinya dalam membangun desa dan mengawal implementasi Dana Desa.