Pakar UB: Langit Kembali Biru dan Kualitas Udara Membaik selama PSBB

KOMPAS.com - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak hanya dapat memutus penyebaran Covid-19, namun juga mengurangi polusi udara. Membuat kualitas udara meningkat, seperti yang terjadi di Jakarta dan kota-kota lain di dunia.

Guru Besar Bidang Geologi Tanah dan Ekologi Akar Universitas Brawijaya (UB) Prof. Kurniatun Hairiah menyebut, PSBB di beberapa daerah telah menurunkan konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO2) secara signifikan.

"Efek PSBB ini membuat langit di beberapa daerah di Indonesia kembali berwarna biru," katanya dalam Webinar Seri 1 bertajuk "Rakyat, Ekologi dan Ketahanan Pangan dalam Menghadapi Pandemi", Selasa (5/5/2020), seperti dikutip dari laman UB.

Kurniatun menyebut, berdasarkan data dari WHO, pengurangan jumlah traffic di beberapa wilayah seperti di Wuhan, China, di mana 11 juta orang diharuskan lockdown, mampu menurunkan konsentrasi NO2 secara signifikan.

Baca juga: Akademisi UB: Profesi Guru Tak Bisa Diganti Teknologi di Masa Covid-19

"Berdasarkan peta satelit, efek lockdown bisa dilihat pada perbedaan warna langit pada pada bulan Januari dan Februari. Jika pada Januari warna langit berwarna oranye atau merah maka pada bulan Februari warnanya langit sudah menjadi biru," katanya.

Hanya saja, efek positif yang sama tak terjadi di sektor ekonomi. Dampak PSBB akibat Covid-19 justru menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi.

Ketahanan pangan

Pembatasan sosial di beberapa daerah, menurut Kurniatun, menyebabkan terjadinya pengangguran besar-besaran di kota.

Baca juga: Universitas Pertahanan Buka Pendaftaran S1, Bebas Biaya Kuliah

"Sedangkan di desa masyarakat biasanya bisa survive meskipun produksi pertanian menurun," katanya.

Untuk mendukung ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19, dia menyarankan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap penimbunan bahan pokok.

Termasuk memastikan adanya pendistribusian pangan secara merata hingga ke daerah terpencil serta menjaga stabilitas harga pangan.

"Untuk menjaga stabilitas pertanian berkelanjutan, diperlukan sebuah kebijakan untuk melindungi rumah tangga pertanian, seperti dengan memutus rantai bisnis dengan tengkulak," imbuhnya.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian UB Dr. Sujarwo pun sependapat. Ia menyebut, peran pemerintah dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Peran pemerintah bisa dilakukan contohnya dengan membeli hasil panen petani pada bulan Maret hingga Mei, ataupun memanfaatkan hasil pada sektor perikanan yang biasanya didistribusikan untuk ekspor.

"Pemerintah harus membeli hasil panen warga dan bukan sektor swasta. Hal ini untuk semata mata untuk menjaga pendistribusian pangan di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.