Profesor Tamu NUS Singapura: Kebijakan New Normal Harus Bebas dari Intervensi Politik

Kompas.com - 08/06/2020, 21:17 WIB
Penumpang dengan berjaga jarak duduk di kereta MRT tujuan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2020). Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI untuk mengerahkan personelnya dalam menertibkan masyarakat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPenumpang dengan berjaga jarak duduk di kereta MRT tujuan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2020). Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI untuk mengerahkan personelnya dalam menertibkan masyarakat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

KOMPAS.com - Kebijakan pemberlakuan skenario pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai transisi ke masa kenormalan baru perlu didasarkan pada kajian ilmiah dan bebas dari campur tangan politik.

Pemerintah juga diingatkan menerapkan kebijakan kesehatan rasional masuk dalam era normal baru atau new nomal.

Hal ini disampaikan Prof. Tikki Pangestu, profesor tamu di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, dalam webinar bertajuk “Life Post Covid-19: What Does the New Normal Look Like?” pada Jumat (29/5/2020).

Yang paling penting, menuritnya, skenario normal baru harus mengacu kepada hasil kajian ilmiah, ilmu pengetahuan dan bukti nyata atau fakta, serta bebas dari campur tangan politik.

Seluruh pihak juga harus siap menghadapi berbagai perubahan dan berinovasi di era normal baru.

Bebas dari intervensi politik

“Setiap negara harus menentukan strategi masing-masing dalam menerapkan skenario normal baru," ujar Prof. Tikki dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) dan SwissCham Indonesia serta NordCham Indonesia ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: I-4 Diaspora: Situasi Normal Baru di Korea, Apa Pelajaran Bisa Kita Dapatkan?

Ia menambahkan, "negara perlu membuat keputusan berdasarkan konteks, kapasitas yang tersedia, dan situasi yang dialami.” 

Tikki menegaskan, "Pemerintahan harus berjalan secara efektif, namun kebijakan harus didasakan pada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan, dan perlu dievaluasi implementasinya.”

Ia menyampaikan Pemerintah harus mempertimbangkan faktor lain dalam membuat kebijakan normal baru. Misalnya, sistem kesehatan harus diperkuat agar menjamin rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien.

Pemerintah juga harus tetap responsif, bukan hanya terhadap pandemi Covid-19 tetapi juga masalah kesehatan lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.