Wapres Ingatkan Pendidikan Berbasis Agama Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 11/06/2020, 12:10 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

KOMPAS.com – Memasuki tatanan normal baru (New Normal), beberapa pemerintah daerah mulai memberlakukan masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di terapkan di beberapa sektor termasuk sektor pendidikan.

Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama seperti pesantren, harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin mengatakan perlunya melakukan protokol kesehatan termasuk sekolah agama seperti pesantren.

“Dan kemudian mereka juga dipandu supaya tetap menggunakan masker, menjaga physical distancing-nya, kemudian mencuci tangan, pokoknya protokol kesehatan juga dijalankan,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin dikutip dari laman wapresri (08/06/2020).

Tes PCR

Terkait pesantren yang sudah menerima santri kembali, Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah akan menyiapkan bantuan agar tetap aman dan dapat berkegiatan seperti biasa.

“Karena itu kita akan membantu pesantren, pemerintah akan membantu menyiapkan pesantren supaya sebelum santri masuk itu pesantren sudah disterilkan dulu, sudah aman dulu kemudian santri masuk itu juga harus tes PCR (Polymerase Chain Reaction) sehingga mereka sudah aman,” ungkap Wapres.

Baca juga: Cegah Lonjakan Harga, Kemenristek Bentuk Tim Pengembangan Vaksin Nasional

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Wapres mengakui selama pemberlakuan masa PSBB banyak pendidikan online yang tidak berjalan secara maksimal karena keterbatasan akses internet pada daerah tertentu sehingga pendidikan tatap muka dirasa masih menjadi model pendidikan yang efektif.

“Banyak daerah-daerah yang tidak melakukan pendidikan online jadi tidak ada belajar mengajar karena kesulitan komunikasi,” jelas Wapres.

Protokol kesehatan

Ia melanjutkan, “Jadi, online-nya sendiri tidak maksimal dan banyak daerah-daerah yang tidak (memungkinkan) terjadi pendidikan selama ini melalui online. Karena itu memang harus ada tatap muka. Tetapi tidak semua daerah itu aman.”

Wapres Ma’ruf Amin pun kembali mengingatkan, baik sekolah umum maupun sekolah berbasis agama untuk dapat menerapkan protokol kesehatan agar murid-murid tetap terlindungi dari terpapar Corona Virus Disease (Covid-19).

“(Sekolah) harus memiliki sanitasi yang cukup, air bersih di sekolahnya itu, dan bisa diawasi, jumlah (murid)nya juga per kelasnya harus tidak full, harus setengah, kemudian juga pengawasannya dan persiapannya lebih,” tegas Wapres.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X