Federasi Serikat Guru: 55 Persen Sekolah Belum Siap Kenormalan Baru Pembelajaran

KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengizinkan pembukaan sekolah dan kegiatan belajar tatap muka di wilayah zona hijau.

Namun, FSGI menilai pelaksanaan rencana itu tidak akan mudah.

Berdasarkan hasil survei dilakukan FSGI selama 6-8 Juni 2020, sebanyak 55,1 persen sekolah belum siap dengan kenormalan baru dalam pembelajaran.

Baca juga: Tahap Pembukaan Tatap Muka Sekolah Zona Hijau Dimulai dari SMA dan SMP

Kendala sekolah

Ada sejumlah kendala yang dialami sekolah terkait kesiapan membuka aktivitas belajar mengajar tatap muka, di antaranya kesiapan sarana-prasarana sekolah dan anggaran.

“Ada 53 persen responden sekolah yang belum siap dari segi sarana prasarana penunjang pembelajaran untuk mendukung kenormalan baru, terutama di zona hijau,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim dalam paparannya secara daring, Selasa (16/6/2020).

Berikutnya, terkait protokol kesehatan dengan persentase 49,2 persen. Hal itu dinilai sangat logis karena Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) belum membuat protokol kesehatan sekolah pada masa kenormalan baru.

Apabila disosialisasikan, maka membutuhkan waktu lebih lagi.

Faktor anggaran

Persoalan lainnya yaitu kesiapan anggaran yang mencapai 47 persen. Menurut Satriwan, masih banyak sekolah tidak tahu sumber uangnya untuk memenuhi semua kebutuhan sarana prasarana.

“Sampai sekarang pemerintah pusat dan daerah juga belum membuat realokasi anggaran khusus (misalnya) untuk penyiapan sarana tersebut. Jadi sekolah masih menunggu kebijakan anggaran yang bisa dipakai untuk menyiapkan semua kebutuhan sarana infrastruktur,” ujar Satriwan.

Apabila menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah.

Sebab, setiap sekolah memiliki persoalan sendiri dan pemanfaatan dana tersebut, seperti untuk gaji guru, perlengkapan belajar, penyediaan fasilitas protokol kesehatan, dan lainnya.

“Harus ada alokasi anggaran khusus di luar Dana BOS untuk memenuhi kebutuhan penyediaan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan di masa kenormalan baru nanti,” kata Satriwan.

Survei kesiapan sekolah