Pakar Unpad: 7 Klaster Isu Politik dan Keamanan yang Mengemuka di 2021

KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Muradi menyebut setidaknya ada 7 klaster isu politik dan keamanan yang mengemuka pada 2021.

“Tahun 2021 ini bukan cuma bicara bagaimana Covid-19 bisa tuntas. Ada efek turunan dari tahun 2019 sampai hari ini,” ungkap Muradi dalam diskusi virtual “Satu Jam Berbincang Ilmu Episode ke-12: Outlook Politik dan Keamanan Indonesia 2021”, seperti dirangkum dari laman Unpad, Minggu (2/1/2020).

Guru Besar bidang ilmu keamanan dalam negeri itu pun menjelaskan, setidaknya ada 7 klaster isu politik dan keamanan yang mengemuka pada 2021.

Baca juga: Guru Besar IPB Temukan Formula Minuman Penurun Gula Darah

Klaster pertama

Klaster pertama, jelas dia, yaitu legislasi politik. Muradi mengatakan, ada 3 hal yang perlu dicermati pelaksanaannya, yaitu pembahasan RUU Pemilu, RUU Haluan Ideologi Pancasila, serta isu pembahasan sejumlah revisi Undang-undang, di antaranya UU BUMN dan UU Kejaksaan.

Klaster kedua

Klaster selanjutnya yaitu kebebasan sipil. Ia menyoroti soal pelarangan aktivitas FPI di Indonesia di akhir 2020 hingga menyangkut pada sejumlah isu kriminalisasi.

“Saya kira isu kebebasan sipil akan menjadi isu yang utama,” tuturnya.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Ada 3 Dosa di Sekolah yang Tidak Boleh Ditoleransi

Klaster ketiga

Klaster ketiga yaitu kejahatan siber dan digitalisasi. Kerentanan sejumlah situs penting pemerintah dari tangan peretas (hacker) hingga meningkatnya kejahatan digital menjadi 2 fokus masalah yang akan dihadapi.

Ini terjadi mengingat Indonesia secara legal belum punya penguatan untuk memberikan perlindungan dari serangan peretas.

Klaster keempat

Selanjutnya klaster pelembagaan politik. Muradi menyoroti agresivitas aktor keamanan dan tata kelola keamanan. Menurutnya, pelibatan TNI dan Polisi dinilai agresif dalam membatasi ruang publik.

Baca juga: Cerita Mendikbud Nadiem Pernah Jadi Korban Bullying di Sekolah

Klaster kelima

Klaster kelima adalah politik identitas. Isu-isu identitas diperkirakan akan kembali menyerang Indonesia, menyusul akan digelarnya kontestasi politik Pemilihan Gubernur DKI pada 2022.

Muradi menilai, politik identitas pada Pilgub DKI 2017 akan kembali terulang di 2022 jika negara tidak bisa mengelola isu tersebut.

Klaster keenam

Klaster keenam soal isu radikalisme dan terorisme. Menurutnya, ada metode baru yang ditemukan Densus 88 terkait isu terorisme.

“Banyak pelaku teror yang tidak lagi menggunakan media sosial dan internet untuk kemudian berkomunikasi kembali ke pola yang tidak digitalize,” ungkapnya.

Baca juga: Cara Ampuh Usir Tikus di Rumah ala Ahli Tikus IPB

Klaster ketujuh

Isu terakhir dijelaskan Muradi menyangkut soal separatisme Papua. Isu ini merupakan isu tahunan.

"Tahun ini masalah Papua akan kembali mengemuka, mengingat pemerintah memiliki wacana untuk membahas revisi UU Otonomi Daerah yang habis pada 2021," paparnya.