Kriteria Miskin Sulit Ditentukan, Begini Penjelasan Pakar IPB

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini punya banyak "PR" terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Terlebih berbicara kemiskinan, Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan.

Terkait persoalan sosial, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University Prof. Dr. Ali Khomsan turut menyoroti hal yang akan dihadapi Mensos beberapa tahun ke depan.

Menurut Porf. Ali, ada banyak hal yang harus dibenahi oleh Mensos RI tersebut, termasuk data penerima bantuan yang tak pernah diperbarui sejak 2015.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan nasional pada Maret 2020 ialah Rp 454.652 per kapita per bulan.

Baca juga: Guru Besar IPB: Ini Cara Tingkatkan Produktivitas Bawang Putih Lokal

Padahal, garis kemiskinan Bank Dunia adalah 1,9 dollar AS per kapita per hari atau setara Rp 798.200 per bulan (kurs Rp 14.000).

"Kalau rumah tangga terdiri atas empat orang, untuk kriteria Bank Dunia perlu minimal penghasilan Rp 3.192.800 per bulan agar tidak disebut rumah tangga miskin," ujarnya seperti dikutip dari laman IPB University, Selasa (2/2/2021).

"Jika dengan standar ini, maka angka kemiskinan Indonesia lebih dari dua kali lipat," imbuh Prof. Ali.

Terkait bantuan langsung tunai

Namun, sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan nasional, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dengan mengacu Peraturan Menteri Perdesaan (Permendes) No 6 Tahun 2020.

Hanya saja, banyak kepala desa mengalami kesulitan menentukan dan menetapkan bantuan berdasarkan peraturan tersebut.

"Mungkin kriteria dalam peraturan tersebut cocok untuk orang yang sangat melarat hidupnya. Sementara yang perlu bantuan, apalagi saat pandemi adalah orang yang kehilangan pekerjaan atau cukup masuk kategori miskin menurut kriteria BPS," terangnya.