Kompas.com - 06/04/2021, 17:11 WIB
Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR saat datang ke Universitas Gadjah Mada (UGM). Dok. Humas Universitas Gadjah MadaPanja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR saat datang ke Universitas Gadjah Mada (UGM).
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - DPR RI saat ini tengah menggodok Rencana Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi. RUU Praktik Psikologi ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Panitia Kerja (Panja) RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI juga meminta masukan para civitas di sejumlah perguruan tinggi.

Termasuk menjaring masukan dari para pakar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono mengatakan, payung hukum perlu untuk menjamin kepastian terhadap praktik profesi psikologi sangat diperlukan.

"Dengan adanya undang-undang yang memiliki kekuatan hukum bisa memberikan jaminan akan kualitas layanan namun juga bagi pengguna. Sehingga praktik psikologi lebih kuat dan mantap," kata Panut dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/3/2021).

Baca juga: Mahasiswa UNY Gagas Penyortir Jambu Berbasis Kecerdasan Buatan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masukan untuk RUU Praktik Psikologi

Dekan Fakultas Psikologi UGM, Prof. Faturochman menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dalam RUU Praktik Psikologi, seperti:

1. Bidang pendidikan

Menurutnya, ada ketidaksesuaian dengan UU Pendidikan dan kebijakan turunannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan dunia akademik tidak bisa dikurung oleh ayat-ayat dalam RUU ini.

"Cakupan bidang ajaran Praktik Psikologi pada pasal 27 ayat 2 khususnya aktivitas Program Psikologi pada pasal 11 ayat 2 terlalu luas. Kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan fakultas, departemen, atau prodi psikologi berpotensi terbelenggu bila RUU ini disahkan," paparnya.

Baca juga: Panleukopenia, Pakar IPB: Penyakit pada Kucing yang Mematikan

2. Keberatan pada pasal 28

Faturochman menjelaskan, keberatan terhadap pasal 28 tentang kewajiban mengikuti uji kompetensi dan pasal 29 ayat 1a (untuk selain keprofesian).

Karena penguji profesi akan masuk dalam prodi S1, S2 Sains, dan S3 dan secara implisit ada ketidakpercayaan terhadap pendidikan psikologi.

3. Organisasi profesi

Selain itu Faturochman menyinggung persoalan pada organisasi profesi. Dalam RUU Praktik Psikologi terdapat beberapa pasal yang perlu direvisi.

Salah satunya terkait kewenangan mutlak HMPSI perlu dibuat agar kewenangannya proporsional.

Baca juga: Ada Penyesuaian Jadwal, Unnes Siap Laksanakan UTBK-SBMPTN 2021

4. Teknologi informasi

Dalam RUU Praktik Psikologi, perlu memperhatikan teknologi informasi. Faturochman menyampaikan, praktik psikologi tidak bisa berkembang tanpa mengikuti perkembangan iptek dan ilmu lainnya.

Sedangkan RUU Psikologi ini belum mengantisipasinya dengan konsekuensi akan ditinggalkan.

5. Psikolog asing

Faturochman menerangkan, terkait bab VI tentang psikolog asing.

"Apakah mungkin bisa mengontrol aktivitas mereka jika menggunakan TI yang tidak mengenal batas-batas negara?" tegas Prof. Faturochman.

Sementara itu, masukan juga disampaikan Forkom Fakultas Prodi Psikologi Yogyakarta (AP2TPI Yogyakarta).

Salah satu perwakilannya Siti Urbayatun meminta adanya konsistensi istilah dalam produk perguruan tinggi dan dalam RUU agar tidak terjadi kerancuan. 

Baca juga: Mengenal Prodi Perikanan Tangkap dan Prospek Kerjanya

Selain itu juga perlu ada rumusan secara garis besar tentang batas kewenangan antara tenaga psikologi psikolog, psikolog praktik dengan keahlian khusus, asisten psikolog, dan praktisi psikologi.

Terkait penjaminan mutu, lanjut Siti, perlu adanya standar kompetensi bagi yang akan melakukan praktik.

Hal tersebut dimulai dari uji kompetensi bagi lulusan psikologi sampai pascalulus selama melaksanakan praktik profesi.

Adapun pelaksanaan uji kompetensi pasca lulus diserahkan pada masing-masing asosiasi peminta yang ada.

Di samping itu, penerbitan surat tanda registrasi dan surat ijin praktik akan lebih kuat jika diberikan oleh pemerintah daerah.

Kendati demikian harus ada rekomendasi dari organisasi profesi.

Komisi X DPR RI serap aspirasi perguruan tinggi

Ketua Tim Kunjungan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menambahkan, RUU Praktik Psikologi telah masuk Prolegnas Prioritas 2021.

RUU ini akan dibahas bersama pemerintah meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Kenali 6 Literasi Dasar yang Perlu Dikuasai dan Manfaatnya

Pihaknya berupaya menyerap aspirasi dan masukan dari para stakeholder.

Salah satunya melakukan kunjungan ke beberapa perguruan tinggi di tanah air, termasuk UGM.

"Kami mohon masukan komperehensif terkait RUU Praktik Psikologi ini," tandas Dede Yusuf.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.