Survei: 95 Persen PAUD di 117 Kabupaten/Kota Siap Belajar Tatap Muka

KOMPAS.com - Menjelang tahun ajaran baru, uji coba belajar tatap muka terbatas terus dilakukan masing-masing satuan pendidikan.

Hasil survei pengisian instrument yang dilakukan oleh Tim Teknis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada 117 Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dari 8 Provinsi menyebutkan, 89 persen guru PAUD telah menerima vaksinasi.

Sedangkan jumlah Kabupaten dan Kota yang siap melaksanakan belajar tatap muka terbatas tercatat 95 persen.

Tim Teknis Direktorat PAUD Didik Priyuswanto mengatakan, dalam survei ini juga diketahui sebanyak 74 persen pemerintah daerah Kabupaten/Kota sudah memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) bagaimana belajar tatap muka Terbatas di daerahnya dilakukan.

"Sebanyak 68 persen dari 117 Pemda tingkat 2 tercatat telah memiliki atau membuat regulasi," papar Didik Priyuswanto seperti dikutip dari Ruang Guru PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (26/4/2021).

Baca juga: Kepala LLDikti Wilayah V: 80 Persen Kampus DIY Siap Kuliah Tatap Muka

Indeks kepatuhan prokes capai 85,92 persen

Hal ini disampaikan Didik dalam acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program PAUD Berkualitas Regional III di Yogyakarta, 21 hingga 24 April 2021 kemarin.

Ketua Satgas Covid-19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Harris Iskandar dalam sosialisasi belajar tatap muka terbatas mengatakan, berdasarkan hasil survei pelaksanaan protokol kesehatan 3M di lingkungan komunitas pendidikan relatif tinggi.

"Indeks kepatuhan menjalankan protokol kesehatan mencapai 85,92 persen. Terdiri dari kepatuhan memakai masker 86,62 persen, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir 86,74 persen, dan menjaga jarak 84,42 persen," urai Harris.

Baca juga: Telkom University, PTS Terbaik Versi THE Impact Rangkings 2021

Menurut Harris, prinsip utama penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 atau belajar tatap muka terbatas tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.

"Selain juga mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi Covid-19 tentunya tetap menjadi perhatian pemerintah," imbuh Harris.