Kajian Linguistik Forensik Bantu Kawal Demokratisasi di Ruang Digital

“Fenomena konstruktivisme ini ternyata berkelindan dengan muncul dan menyebarnya peristiwa post-truth global yang memuncak pada 2016,” kata dia.

Baca juga: Daftar Lengkap Daya Tampung 74 Prodi UPI Jalur SBMPTN 2021

Dua peristiwa yang menjadi momentum hebat post-truth adalah saat Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan terpilihnya Donald J Trump sebagai Presiden AS.

“Kredo post-truth paling populer itu diungkapkan oleh Paul Joseph Goebbels (2018). Ia mengatakan bahwa kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tetapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjelma menjadi kebenaran,” ujarnya.

Aceng memaparkan, dalam contoh kasus propaganda war on terrorism AS, misalnya, terjadi pemaknaan baru mengenai terorisme di dunia global.

Pemaknaan baru itu bisa diamati ketika menyimak Timeline of Terrorist yang disusun Departemen Pertahanan AS pada 2002.

Baca juga: Soal Peta Jalan Pendidikan Indonesia, Rektor UPI: Sangat Urgen, tapi Harus Komprehensif

Dalam dokumen Gedung Putih itu, disebutkan bahwa dalam rentang waktu 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, dan 2001-2006, terdapat pergeseran kecenderungan pemaknaan atas terorisme.

“Misalnya, sebelum era 2001-2006, hampir semua kejadian terorisme diidentifikasi sebagai kegiatan teror yang tidak berkaitan dengan Islam maupun Timur Tengah. Namun, dalam periode 2001-2006, kecenderungan ini berbalik secara diametral,” jelasnya.

Dokumen itu juga mencatat bahwa dalam periode 2001-2006, hampir semua terorisme dikaitkan dengan Islam atau Timur Tengah.

Setelah peristiwa 11 September 2001 atau dikenal sebagai Nine-Eleven, dunia seperti diguncang dengan pertempuran baru, yaitu perang global melawan terorisme dengan AS sebagai motor penggerak.

Baca juga: Atasi Jenuh Kuliah Daring, UPI Inovasi Tatap Muka Moda Broadcasting

“Sebagai sasaran, AS mengidentifikasi beberapa musuh, yakni negara busuk, senjata pemusnah massal, organisasi terorisme, dan terorisme itu sendiri,” sebut dia.

Sejak peristiwa itulah terorisme yang sebelumnya merupakan persoalan parsial masing-masing negara, berubah menjadi isu global yang menuntut perhatian dan partisipasi semua negara.

Dalam konteks Indonesia pascareformasi, fenomena global di atas juga tampaknya terjadi.

Menurut Aceng, ada kecenderungan hegemoni pemaknaan atas realitas oleh para konglomerat terhadap pihak yang kurang dominan.

Baca juga: UPI Rekrut Calon Mahasiswa Lewat 5 Jalur Seleksi

“Negara dan media didikte oleh para konglomerat untuk memberi pengaruh kepada pihak kurang dominan, dalam hal ini publik, mengenai berbagai pemberitaan tentang terorisme, radikalisme, dan kejahatan terhadap prinsip-prinsip berdemokrasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres),” terangnya.

Selain itu, ditemukan pula kencenderungan terjadinya hegemoni pemaknaan dalam media arus utama, baik cetak, elektronik, maupun virtual.

“Konstruksi pertama, pengabaian terhadap asas kepatuhan dan relevansi, konstruksi kedua, media telah menempatkan diri bukan hanya semata sebagai pelapor, melainkan telah bertindak jauh sebagai interogator bahkan inkuisitor,” jelasnya.

Hal itu, tambah Aceng, menjadi wujud nyata dari trial by the press yang bahkan telah digolongkan sebagai teror dalam bentuk lain.

Baca juga: Turnamen E-sports Liga Mahasiswa, Tim UPI-1 Terbaik di Jabar

Adapun konstruksi ketiga masih berkaitan dengan konstruksi nomor dua. Media cenderung gegabah dan sepihak dalam hal akurasi serta kualitas informasi.

“Kebanyakan media hanya mengandalkan informasi dari lembaga-lembaga resmi, seperti kalangan pemerintahan, lingkaran istana, pihak kepolisian yang merupakan representasi pihak yang paling berkuasa,” tuturnya.