Kompas.com - 10/01/2022, 12:46 WIB

KOMPAS.com - Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Caroline Paskarina menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun dalam dua tahun terakhir.

Kualitas demokrasi pada 2021, terang dia, menurun dibandingkan 2019 berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS).

“Penurunan demokrasi ini merupakan fenomena global (dalam 15 tahun terakhir) yang terjadi juga di Indonesia,” kata Carol pada diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu Outlook Sosial Politik 2022, Sabtu (8/1/2022), seperti dilansir dari laman Unpad.

Baca juga: 8 Kampus Terbaik Indonesia 2022 yang Lulusannya Cepat Dapat Kerja

Ia mengatakan, ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut.

Beberapa di antaranya laporan rutin The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.

Menurutnya, penuruan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat (flowed democracy).

“Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat,” ujarnya.

Penyebab menurunnya kualitas demokrasi

Carol menjelaskan, di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi.

Baca juga: 5 Jenis Pekerjaan Paling Dibutuhkan di Metaverse, Mahasiswa Harus Tahu

Sayangnya, kata Carol, upaya pemerintah untuk menangani banyak hoaks ini ternyata ditangani secara represif menggunakan berbagai pendekatan yang cenderung berdampak pada kebebasan sipil.

Lebih lanjut Carol mengatakan, pada 2021, demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu pembatasan kebebasan sipil dan pelemahan oposisi di mana bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan menyebabkan check and balances serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah semakin lemah.

Karena itu, ia mendorong adanya penguatan budaya berdemokrasi di masyarakat sipil pada 2022.

Kelompok oposisi perlu berperilaku kritis dan obyektif. Selain itu, masyarakat sipil berkolaborasi dengan partai oposisi harus terus mengupayakan penggalangan moral rasional agar pemerintah dapat terus sejalan dengan aspirasi masyarakat.

“Dukungan publik yang positif terhadap demokrasi menjadi peluang besar untuk memperbaiki demokrasi,” kata Carol.

Baca juga: 10 Pekerjaan yang Bakal Naik Daun di Indonesia 5 Tahun Mendatang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.