Dongkrak Mutu Tenaga Kerja, Pelatihan Vokasi Butuh Suntikan Beasiswa!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong agar tenaga kerja Indonesia dapat mengikuti pelatihan vokasi (vocational training). Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi khusus dan tersertifikasi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kelebihan (over supply) tenaga kerja di level operator. Sedangkan, tenaga kerja dengan kategori teknisi dan tenaga ahli jumlahnya sangat terbatas.

Seperti yang dilansir Kompas.com pada Kamis (4/1/2018), Indonesia masih kekurangan tenaga terampil untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Davy Sukamta, mengatakan tenaga terampil yang dibutuhkan mesti berpengalaman dan lulus sertifikasi.

Baca: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Tersertifikasi Hanya 720.000

Sementara, nilai pasar industri konstruksi di Indonesia mencapai Rp 1.000 triliun. Nilai itu termasuk untuk pembangunan infrastruktur umum, gedung, bendungan, maupun perumahan rakyat. Pemerintah membiayai sekira 35 persen dari total nilai industri tersebut. Sedangkan, serapan tenaga kerja sektor konstruksi mencapai lebih dari 7 juta orang.

Sebagai contoh, perbandingan tenaga ahli dan tenaga terampil maupun pekerja konstruksi di Indonesia masih masih jauh dari ideal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat perbandingannya tidak sampai 10 persen dari kebutuhan tenaga ahli sektor konstruksi.

Para tenaga ahli yang telah disertifikasi itu tersebar di semua level, baik perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek. Tenaga ahli pada sektor jasa konstruksi meliputi bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.

Hanif Dhakiri mengakui, kekurangan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi merupakan tantangan yang mesti diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar pelatihan vokasi.

Baca: Jokowi: Mulai 2019, Kita Konsentrasi pada Pembangunan SDM

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah gencar membangun infrastruktur. Salah satu yang mesti dilakukan adalah pembebasan lahan. Namun, proses itu sempat terhambat karena kurangnya juru ukur tanah.

Seseorang mesti menempuh pendidikan sekian tahun lamanya untuk menjadi juru ukur tanah. Di samping itu, pembangunan mesti segera dilaksanakan. Berangkat dari persoalan itu, Kemenakertrans bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi pelatihan untuk posisi asisten juru ukur tanah. Waktu pelatihan untuk tenaga kerja cukup singkat yakni tiga hingga empat bulan saja.

Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Proses pembebasan lahan untuk ruas Tol Cinere-Serpong di Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (11/12/2017).

Menurut dia, pelatihan vokasi seperti itu dibutuhkan untuk mengimbangi permintaan kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja, bukan hanya di sektor kontruksi. Bila tenaga kerja mesti menempuh pendidikan formal, tentu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara, kebutuhan tenaga kerja tidak bisa menunggu lama.

“Saat ini, industri berubah sangat cepat. Jika pendidikan masih berpola sama, maka tenaga kerja yang dihasilkan dunia pendidikan pasti ketinggalan dibandingkan perubahan di dunia usaha itu sendiri. Nggak akan ngejar!” ujarnya.

Beasiswa pelatihan vokasi

Pelatihan vokasi memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebab teknologi dan peralatan yang dibutuhkan memang tidak murah. Bahkan, tenaga kerja agar dapat menguasai keterampilan level tertentu pada sektor khusus mesti memburu ilmu ke negara lain.