Kompas.com - 26/01/2018, 07:43 WIB
|
EditorKurniasih Budi

Seseorang mesti menempuh pendidikan sekian tahun lamanya untuk menjadi juru ukur tanah. Di samping itu, pembangunan mesti segera dilaksanakan. Berangkat dari persoalan itu, Kemenakertrans bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi pelatihan untuk posisi asisten juru ukur tanah. Waktu pelatihan untuk tenaga kerja cukup singkat yakni tiga hingga empat bulan saja.

Menurut dia, pelatihan vokasi seperti itu dibutuhkan untuk mengimbangi permintaan kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja, bukan hanya di sektor kontruksi. Bila tenaga kerja mesti menempuh pendidikan formal, tentu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara, kebutuhan tenaga kerja tidak bisa menunggu lama.

“Saat ini, industri berubah sangat cepat. Jika pendidikan masih berpola sama, maka tenaga kerja yang dihasilkan dunia pendidikan pasti ketinggalan dibandingkan perubahan di dunia usaha itu sendiri. Nggak akan ngejar!” ujarnya.

Beasiswa pelatihan vokasi

Pelatihan vokasi memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebab teknologi dan peralatan yang dibutuhkan memang tidak murah. Bahkan, tenaga kerja agar dapat menguasai keterampilan level tertentu pada sektor khusus mesti memburu ilmu ke negara lain.

Untuk itulah, Hanif berharap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan dana beasiswa untuk pelatihan vokasi (vocational training dan retraining).

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri memaparkan tentang situasi ketenagakerjaan di Indonesia di Kantor Kemenakertrans Jakarta, Kamis (18/1/2018).KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri memaparkan tentang situasi ketenagakerjaan di Indonesia di Kantor Kemenakertrans Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Kemenakertrans tengah mengkaji dua hal terkait ketenagakerjaan yaitu Skill Development Fund (SDF) dan Unemployment Benefit (UB) dengan lintas kementerian. Pembiayaan pelatihan vokasi, ujar dia, masuk dalam skenario SDF.

Akhir tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengubah Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) menjadi Dana Abadi Pendidikan. Dana abadi pendidikan tersebut telah mencapai lebih dari Rp 31 triliun dan bakal terus meningkat di masa mendatang.

Baca juga: Lewat Beasiswa, Swasta Dukung Pemerataan Pendidikan

Presiden Joko Widodo menegaskan dana abadi pendidikan mesti dikelola secara tepat, lebih produktif, lebih terukur, dan jelas manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM. Jokowi meminta dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai penelitian terkait pangan, energi dan mengantisipasi teknologi, pengembangan ekonomi digital, dan riset produktif lainnya.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar dana abadi pendidikan bisa menyentuh sektor ketenagakerjaan. Apalagi, mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD dan SMP yang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Wujud penyaluran beasiswa bagi pekerja tersebut berbentuk program beasiswa pendidikan maupun pelatihan vokasi.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.