8 Fakta PPDB 2019 Tuai Pro-Kontra, Ini Kata Jokowi, Kang Emil, Khofifah, dan Orangtua

KOMPAS.com - Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019 menetapkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sebagai strategi pemerataan pendidikan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, banyak tanggapan pro dan kontra terjadi menanggapi sistem zonasi PPDB ini. 

Berita ini turut menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan dan mencuri perhatian para pembaca di Kompas.com di kanal Edukasi selama 2019.

Kompas.com mencoba merangkum isu-isu hangat terkait penerapan sistem zonasi PPDB selama tahun 2019 berdasarkan tanggapan dari para tokoh, mulai dari Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, hingga orangtua.

1. Jokowi: Zonasi 2019 alami banyak masalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan awak media untuk menanyakan langsung permasalahan sistem zonasi dalam PPDB kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca juga: Perhatikan, Ini Beda Zonasi PPDB 2019 dan PPDB 2020

"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi saat ditanyai awak media usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Jokowi tidak menutupi bahwa memang banyak permasalahan yang perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya.

2. Ridwan Kamil: Zonasi sekolah buat saya gundah

Ridwan Kamil yang akrab di sapa Kang Emil, selaku Gubernur Jawa Barat periode 2018 – sekarang, mengaku gundah menyikapi masalah sistem zonasi sekolah saat mencarikan sekolah untuk anak keduanya tahun lalu.

"Saya punya pergulatan batin, antara WhatsApp kepala dinas, tapi akhirnya membohongi diri sendiri, maka saya putuskan masuk ke swasta," ujarnya.

Terlepas dari hal itu, menurut Emil, masalah keresahan orangtua siswa menyikapi sistem zonasi merupakan dinamika di semua daerah.

Emil mengungkapkan, dinamika ini tidak terjadi di Bandung saja, tetapi juga di seluruh Indonesia.

“Persoalan PPDB tahun ini terletak pada kuota sistem zonasi di Bandung yang mencapai 90 persen,” pungkasnya.

"Dari dua tahun terakhir kan sudah disiasati, kepada mereka yang tidak mampu dan harus sekolah swasta, kita kan ada program pembantuan, nah itu tolong dimanfaatkan, kan tidak boleh ada anak di Bandung yang tidak sekolah akibat kekurangan biaya," tutur Emil.

3. Khofifah Indar Parawansa: Ajak warga dukung sistem zonasi

Di tengah polemik masalah zonasi sekolah, Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur justru pro dengan adanya sistem zonasi ini. Dirinya mengungkapkan sistem zonasi PPDB adalah upaya memotong rantai kemiskinan.

Khofifah yakin bahwa sistem zonasi akan memberikan hak yang sama bagi warga untuk memperoleh pendidikan gratis dan berkualitas.