8 Fakta PPDB 2019 Tuai Pro-Kontra, Ini Kata Jokowi, Kang Emil, Khofifah, dan Orangtua

Kompas.com - 23/12/2019, 10:06 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.

“Jarak tersebut, belum terlalu aman jika mengikuti sistem zonasi,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Jalur Tidak Mampu PPDB 2020 Tidak Gunakan SKTM, Ini yang Digunakan

Menurut Atikah, informasi yang Atikah dapat mengenai jarak aman zonasi di Rangkasbitung itu sekitar 3 kilometer. Sementara itu, rumah Atikah di Kolelet, jarak sampai ke SMA negeri yang terdekat adalah 5 kilometer.

“Saya kecewa dengan adanya sistem zonasi ini. Padahal, anak saya punya prestasi mumpuni dan juga berasal dari SMP negeri favorit di Rangkasbitung,” ungkap Atikah.

8. Pengamat pendidikan: Evaluasi persentase dan sistem zonasi

Darmaningtyas selaku salah satu pakar pendidikan mengatakan bahwa sistem zonasi PPDB ini berpotensi melanggar undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Penerimaan murid baru menjadi kewenangan sekolah. Dengan kata lain, kebijakan zonasi itu melanggar UU Sisdiknas yang seharusnya (aturan itu) dilakukan Kemendikbud," kata Darmaningtyas kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (19/6/2019) siang.

“Pada dasarnya sistem zonasi bisa dilakukan, tetapi besaran persentase zonasi tetap menjadi kewenangan sekolah, bukan pemerintah pusat, apalagi dengan besaran kuota 90 persen,” ungkap Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, pada intinya dia setuju dengan adanya sistem zonasi, tetapi tidak 90 persen, itu kebijakan yang menyesatkan.

“Mungkin 50:50 lah, sehingga bisa mengakomodasi dua belah pihak (siswa di sekitar sekolah dan siswa berprestasi)," pungkasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Ahmad Rizali mengatakan, ada empat hal yang harus diperbaiki sebelum sistem zonasi diberlakukan.

Baca juga: 3 Alasan Mendikbud Nadiem Pertahankan Sistem Zonasi di PPDB 2020

Keempat hal itu adalah sinkronisasi pusat dengan daerah, perlunya adanya lembaga bersama atau clearing house, hasil kajian zonasi, dan kesiapan sekolah.

Menurut Ahmad, banyak pihak yang masih belum memahami konsep zonasi. Hal ini menimbulkan protes dari mereka, selain karena adanya faktor kepentingan masing-masing.

“Esensi sistem zonasi belum dipahami banyak gubernur dan bupati atau wali kota. Tentu karena berbagai kepentingan, mereka memprotes sistem ini,” pungkasnya.

(Penulis: Hamzah Arfah, Reni Susanti, Erwin Hutapea, Yohanes Enggar Harususilo, Rachmawati, Luthfia Ayu Azanella I Dirangkum oleh: Fahjie Prasetyo)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X