8 Fakta PPDB 2019 Tuai Pro-Kontra, Ini Kata Jokowi, Kang Emil, Khofifah, dan Orangtua

Kompas.com - 23/12/2019, 10:06 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.

"Di negara maju lainnya, sistem semacam ini sudah diterapkan sejak tahun '90-an, karena itu saya mengajak warga Indonesia untuk mendukung program pemerintah yang baik ini, karena sebagai upaya pemerintah memotong rantai kemiskinan," kata Khofifah, Kamis (20/6/2019) dini hari, seusai sidak pusat data sistem zonasi di Fakultas Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Baca juga: Info Lengkap 4 Jalur PPDB 2020, Kuota dan Syarat Tiap Jalur

4. Wakil Wali Bandung: Utamakan pemerataan infrastruktur dan guru

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, sebenarnya Kota Bandung belum siap menjalankan sistem zonasi dalam PPDB.

“Jujur, (pendidikan) Kota Bandung sebetulnya belum merata,” ujar Yana kepada Kompas.com di sela-sela Big Bad Wolf di Kota Baru Parahyangan, Kamis (20/6/2019).

Yana menambahkan, tidak semua kecamatan atau kelurahan di Kota Bandung memiliki sekolah baik SD, SMP, maupun SMA. Begitu pun dengan kualitas pengajarnya, belum merata.

“Sebelum sistem zonasi diterapkan, saya lebih setuju jika dilakukan pemerataan baik dari infratsruktur sekolah maupun pengajarnya dulu. Guru-guru yang punya potensi juga seharusnya dimutasi demi pemerataan,” ungkap Yana.

Menurut Yana, kalaupun mutasinya harus dilakukan, paling tidak sebaiknya bertahap 20-30 persen dulu. “PPDB baiknya tetap mengutamakan akademik,” pungkasnya.

6. Panitia PPPDB sekolah: Kejanggalan proses pendaftaran dengan sistem zonasi

Syaiku selaku Panitia PPDB SMPN 3 Tulungagung mengungkapkan, dirinya menemukan sejumlah kejanggalan saat proses pendaftaran PPDB di sekolah pada hari ke dua.

“Dari data azimut yang diserahkan, ternyata ditemukan adanya jarak dari rumah ke sekolah yang tidak masuk akal. Saat dimasukkan ke dalam sistem, rumah pendaftar itu ada jaraknya yang mencapai 5.000 kilometer dan 11.000 kilometer dari sekolah,” ujar Syaiku.

Menurut Syaiku, kalau dilihat dari jarak itu, maka rumahnya ada di tengah laut, Samudera Hindia sana.

“Ada juga siswa yang tinggal di 4 derajat lintang selatan dan lokasinya dekat di garis khatulistiwa di Pulau Kalimantan,” ungkapnya.

Melihat masalah itu, panitia pendaftaran segera menghubungi SD asal para siswa itu.

"Yang disarankan memang (aplikasi) open camera. Mungkin ada aplikasi lain yang dipakai memotret sehingga azimutnya keliru," pungkas Syaiku.

7. Orangtua murid: Khawatir anaknya tak bisa masuk sekolah negeri

Sejumlah orangtua siswa di Kabupaten Lebak, Banten, khawatir jika anaknya gagal dan tidak bisa masuk ke SMA negeri.

Kekhawatiran tersebut muncul lantaran adanya sistem zonasi di dalam proses seleksi.

Atikah, salah satu orangtua murid yang ditemui Kompas.com di SMAN 1 Rangkasbitung, mengaku waswas lantaran lokasi rumahnya berjarak lima kilometer dari SMA negeri terdekat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X