Setelah Sri Mulyani, Erick Thohir Dukung Kebijakan Merdeka Belajar Nadiem Makarim

KOMPAS.com- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dukungannya kepada kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang digadang-gadang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk rencana alokasi 30 persen CSR BUMN untuk pendidikan dan juga kerja sama program magang mahasiswa bersertifikat di BUMN.

Eric Tohir mengatakan ke depan sebanyak 30 persen dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan pelat merah akan dialokasikan ke bidang pendidikan.

“Dana CSR akan dimaksimalkan 30 persen untuk pendidikan. Karena memang salah satu kekurangan bangsa kita, suka tak suka bagaimana pendidikan di generasi mendatang,” ujarnya.

Baca juga: Dukung Merdeka Belajar Mas Nadiem, Sri Mulyani Naikkan Dana BOS

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat

Selain dalam bentuk CSR, Kementerian BUMN dan Kemendikbud juga menjalin kerja sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) 2020 yang peluncurannya dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dan didampingi Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta (12/2/2020).

Acara dihadiri direksi dari 143 BUMN dan mahasiswa serta rektor dari 300 PTN/PTS dari seluruh Indonesia.

Mendikbud mendorong BUMN dan perusahaan untuk bersinergi dengan Kebijakan Kampus Merdeka.

“Saya mengimbau kepada Direktur Utama (Dirut) BUMN untuk melihat program ini sebagai bentuk investasi utama dalam bisnis anda. Buatlah program kelas dunia, mohon cari partner-partner knowledge expert dari dalam dan luar negeri termasuk dari perusahaan internasional," ujar Mendikbud Nadiem dikutip dari rilis resmi Kemendikbud.

Nadiem melanjutkan, "Jika punya mitra mancanegara kelas dunia, ajak ke Indonesia untuk membuat program karena permutasi (dari Kebijakan Kampus Merdeka) tidak terbatas."

Mendikbud mengatakan, BUMN dan perusahaan dapat terlibat dalam kemitraan dalam berbagai bentuk mulai dari penyusunan kurikulum, praktik kerja, hingga penyerapan lapangan kerja.

“Marilah berbagai sektor BUMN, swasta, nirlaba, mendesain (kurikulum) sampai 3 semester. Jadi jangan disia-siakan dan segera menjadi prioritas dari masing-masing BUMN,” Mendikbud berharap.

Dukungan Kemenkeu terkait dana BOS

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim didampingi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan kenaikan besaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk jenjang SD hingga SMA dan SMK.

Hal ini disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama "Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja" pada Senin (10/2/2020) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Baca juga: Erick Thohir Ingin 30 Persen Dana CSR BUMN untuk Pendidikan

"Untuk tahun ini, 2020, SD naik unit cost-nya dari Rp 800.000 menjadi Rp 900.000. Untuk SMP, dari 1 juta menjadi Rp 1.100.000. Untuk SMA naik dari Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,5 juta," ujar Sri Mulyani.

Ia kemudian menambahkan, "SMK akan tetap sama karena tahun lalu telah dinaikkan dari Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,6 juta dan untuk Pendidikan Khusus akan tetap sama Rp 2 juta per siswa."

Sri Mulyani menyampaikan sebanyak 136.579 sekolah akan mendapat penyaluran tahap BOS tahap I dengan total besaran Rp 9,8 triliun.

Dana ini dikirimkan langsung ke rekening sekolah penerima tanpa melalui pemerintah daerah.

"Untuk tahun 2020, penyaluran Dana BOS diubah dari tadinya 4 kali menjadi 3 kali. Dengan tiga kali, berarti akan jauh lebih sederhana. Syarat-syarat pencairannya, kami mengikuti Kemendikbud," papar Menkeu.

"Ini tujuannya untuk mendorong dan mendukung program ' Merdeka Belajar' Mas Nadiem," jelasnya.