Pemerintah Belanda Berikan 20 Beasiswa "StuNed" untuk Indonesia

Pelatihan ini dirancang untuk kelompok atau ‘tailor-made training’ kepada Kementerian Kelautandan Perikanan (KKP) Indonesia. Beasiswa yang diberikan adalah beasiswa penuh yang meliputi biaya pendidikan, perjalanan internasional dan selama di Belanda, biaya hidup, serta asuransi.

Sekretaris Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sri Atmini, M.Sc, di Jakarta, Minggu (5/8/2013), mengatakan pelatihan ini ditujukan untuk mendukung program KKP dalam melaksanakan Strategic Environment Assessment atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Setelah pelatihan di Belanda nanti para peserta akan membantu staf KKP lainnya dalam menyusun petunjuk pelaksanaan KLHS di wilayah kelautan dan pesisir," ujar Sri kepada Kompas.com.

Sri menuturkan, penerima beasiswa tersebut terdiri atas delapan belas staf dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan dua staf Sekretaris Jenderal KKP. Selama tiga minggu mereka akan mengikuti pelatihan di Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (dalam bahasa Belanda dikenal dengan singkatan ITC), yang merupakan bagian dari University of Twente, di kota Enschede, Belanda.

Sementara itu, menurut Direktur Nuffic Neso Indonesia, Mervin Bakker, sebagai negara anggota Uni Eropa, Belanda telah menerapkan KLHS terhadap semua perencanaan dan program pembangunan sejak 2001. Dengan demikian, pengalaman Belanda bisa dijadikan referensi bagi pelaksanaan KLHS.

Sebelum berangkat, KKP akan menyelenggarakan pre-training untuk penyamaan pemahaman tentang materi pelatihan di Belanda, bekerjasama dengan Universitas Indonesia.

"Nantinya, selain belajar teori KLHS, mereka juga akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi terkait di Belanda yang menangani kelautan dan pesisir," kata Mervin.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS merupakan salah satu tool dalam proses perumusan kebijakan, rencana dan program pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan UU 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sekaligus UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, melalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia berkaitan dengan implementasi KLHS di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Khususnya yang berhubungan isu tata ruang laut, kawasan konservasi dan isu-isu pengembangan pesisir lainnya seperti reklamasi pesisir dan rehabilitasi pesisir," timpal Sri.