Kualitas Guru, Persoalan Internasional

Luki Aulia

Tersisa waktu empat tahun untuk mencapai target Pendidikan untuk Semua (Education for All). Pada tahun 2015 diharapkan semua anak tanpa terkecuali sudah mengenyam pendidikan dasar. Hanya saja, target itu akan sulit tercapai karena kualitas dan kuantitas guru tidak merata di antara daerah.

Kekhawatiran itu muncul dalam Forum Dialog Kebijakan Internasional Ketiga dari International Task Force on Teachers for Education for All (EFA), 13-14 September, di Kuta, Bali. Kesenjangan guru itu dikhawatirkan akan mengganjal pencapaian target Pendidikan untuk Semua (PUS).

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Sistem Pendidikan UNESCO Paris David Atchoarena memperkirakan dunia membutuhkan sekitar 8,2 juta guru (2009-2015) karena idealnya satu guru mengajar maksimal 40 siswa. Namun, rasio guru dan siswa ideal itu masih jauh dari harapan. Seperti di wilayah subsahara Arab, misalnya, tidak akan bisa mencapai patokan ideal itu karena masih membutuhkan 1,1 juta guru.

Begitu pula dengan kawasan Asia Timur dan Pasifik yang masih membutuhkan 2,1 juta guru serta 1,9 juta guru di Asia Barat dan Selatan.

Le Thu Huong dari Education Policy and Reform Unit Unesco Bangkok khawatir dalam beberapa tahun ke depan akan ada beberapa negara yang kekurangan guru, seperti Kamboja (4 persen), Malaysia (5 persen), Korea Selatan (24 persen), Thailand (8,9 persen), dan Timor Leste (20 persen).

”Sebaliknya, jumlah guru SD di Brunei, China, Indonesia, dan Laos justru akan terlalu banyak,” kata Huong.

Kesenjangan kuantitas dan kualitas guru di beberapa daerah, kata David, memengaruhi kualitas pendidikan karena pendidikan bermutu ditentukan pula oleh guru yang bermutu. Jadi, solusi peningkatan mutu pendidikan bukan pada penambahan jumlah guru karena hal itu akan sulit dilakukan terutama di daerah terpencil. Tidak semua guru bersedia mengajar di daerah khusus yang bermedan sulit dan serba terbatas.

Beragam insentif

Berbagai cara dilakukan untuk menarik minat guru mengajar di daerah khusus, seperti menaikkan gaji pokok, menambah tunjangan khusus, tunjangan kemahalan, beasiswa, pelatihan, dan promosi jabatan khusus atau kenaikan pangkat yang dipercepat seperti yang dilakukan Korea Selatan.