Perkuat Pendidikan di Perbatasan

Untuk politeknik negeri baru di wilayah perbatasan, yakni Politeknik Bangka Belitung, Politeknik Batam, serta Politeknik Negeri Nusa Utara di Kepulauan Sangihe. Dengan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah lebih mudah mengintervensi kampus-kampus itu.

”Di setiap daerah perbatasan harus ada PTN supaya anak- anak bangsa tidak pergi ke negeri tetangga. Kita harus menciptakan pusat keunggulan dengan memperkuat pendidikan,” kata Nuh.

Dalam kebijakan Kemdiknas, penguatan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2012 untuk daerah perbatasan adalah membangun sekolah terpadu untuk menyelesaikan persoalan akses dan daya tampung. Sekolah terpadu adalah sekolah yang pembangunannya meliputi bangunan sekolah, asrama siswa, rumah guru, dan sarana lain, untuk wilayah perbatasan dan terpencil.

Rancangan sekolah terpadu di daerah perbatasan untuk tingkat desa jenjang SD kelas 1-3 atau Paket A dan B dalam satu kompleks dibangun sekolah, taman bacaan, program gizi, asrama penitipan anak, dan kelompok bermain persekolahan. Di tingkat kecamatan, mulai dari SD kelas 4-6, SMP kelas 7-9, dibangun sekolah satu atap dengan fasilitas olahraga, perumahan guru, kebun sekolah, dan asrama siswa.

Di Kepulauan Sangihe, kata Winsulangi, dibutuhkan SD-SMP satu atap untuk pulau-pulau yang kini hanya ada SD. Untuk jenjang SMA, perlu sekolah berasrama supaya siswa tidak terkendala jarak tempuh.

Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi X DPR, mendukung jika pemerintah menguatkan pendidikan di daerah perbatasan. Namun, kebijakan pemerintah haruslah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.

Secara umum, daerah perbatasan sangat kekurangan guru. Guru-guru yang berpendidikan tinggi umumnya pendatang dan kurang memahami budaya setempat. Guru-guru direkrut dari lulusan SPG dan tenaga kontrak lulusan SMA/Paket C. Mereka mengajar dengan honor jauh dari standar upah minimum regional. ”Perlu ada pembinaan dan dukungan khusus agar guru-guru meningkat kemampuan dan motivasinya. Fasilitas seperti wisma atau tempat tinggal guru di lokasi sekolah sangat diperlukan,” kata Hetifah.

Guru-guru cakap mesti disiapkan dengan baik. Perlu kebijakan khusus untuk memberikan tunjangan dan peluang karier yang sama dengan guru di kota. Penguatan pendidikan juga harus disertai percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kendala transportasi.

Problem jarak menyulitkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi antarsekolah yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan setempat.

Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran dan program, Kemdiknas harus lebih banyak mendengar masukan dari daerah perbatasan tentang masalah dan kebutuhan mereka.

Perlu evaluasi secara jujur dan terbuka terhadap kebijakan nasional. Misalnya, penentuan dana BOS tidak bisa disamaratakan karena faktor kemahalan. Demikian juga standar penghitungan dana alokasi khusus untuk pembangunan sekolah.