Disdik Mengaku Tak Tahu Program "Satu Guru Satu Laptop"

Namun, saat ditanya mengenai adanya rekomendasi peminjaman uang ke Bank Jatim kepada para guru yang lolos sertifikasi, Suwarjana tidak menampiknya. Akan tetapi, menurutnya, Dinas hanya bersifat memfasilitasi.

"Bahkan bukan hanya pembelian laptop. Kalau guru ada yang mau pinjam uang ke Bank Jatim untuk mebeli rumah atau mobil atau biaya anaknya sekolah, Ddispendik juga akan memfasilitasinya," ujar Suwarjana.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, Sagusala merupakan program PGRI dan tidak berhubungan dengan Dinas Pendidikan.

"Jadi, bagi yang sudah beli, silakan kalau mau dikembalikan, asal vendornya mau. Saya tegaskan, program itu memang bagus. Tapi tidak bagus, kalau dipaksakan atau diwajibkan. Soal ada pihak yang mengatasnamankan Dispendik, silahkan ditanya ke vendornya. Karena yang mendistribusikan ada vendor," kata Christea.

Ia membantah bahwa pernyataan dan tanggapan yang disampaikan hanya mengkambinghitamkan PGRI. "Bukan mengkambing hitamkan PGRI. Karena program itu memang program PGRI," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 8 Februari 2012, ratusan guru mengaku dipaksa beli laptop dengan perintah Dinas Pendidikan Kota Malang. Hal itu setelah beberapa kali Dinas menyosialisasikannya kepada guru yang lolos sertifikasi. Tujuan pembelian laptop, agar para guru tidak gagap teknologi (Gaptek). Akan tetapi, para guru menolak. Selain dipaksa membeli walau sudah punya laptop, harganya juga dinilai lebih mahal daripada harga pasaran.