Ironi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Pencapaian tersebut merupakan sebuah ironi. Mengapa? Karena hampir semua wilayah di Jabar sesungguhnya bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Itu berarti, sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan semestinya memadai.

Di Jabar juga terdapat sekitar 400 perguruan tinggi swasta, juga sedikitnya 10 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu di antaranya Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Sadar dengan keterbatasan itu, Pemerintah Provinsi Jabar pada tahun 2011-2013 memprogramkan pembangunan 18.000 ruang kelas baru. Tahun 2013 diselesaikan 6.000 ruang kelas baru, dengan biaya sekitar Rp 600 miliar. Selain itu, Pemprov Jabar mengalokasikan pula sekitar Rp 800 miliar untuk pendampingan dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta beasiswa untuk siswa miskin.

Sekitar 50 persen atau sekitar Rp 1,4 triliun anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai ruang kelas baru, BOS, dan beasiswa miskin. Ruang kelas baru yang ditargetkan sebenarnya sebanyak 27.000 unit, tetapi mesti dilaksanakan secara bertahap (18.000 unit terlebih dahulu). Program ini sebagai salah upaya untuk mencapai angka partisipasi SMA 95 persen.

Selama 2011-2012 juga telah dilakukan rehabilitasi ruang kelas sekitar 5 persen dari total 400.000 ruang kelas SD-SMA. ”Jadi, saat ini hampir tidak ada lagi sekolah yang rusak di Jawa Barat,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyudin Zarkasyi.

Namun, dari alokasi anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk pendidikan itu, di antaranya dialokasikan untuk membayar gaji pegawai di lingkungan dinas pendidikan sebesar Rp 232 miliar. Sementara sekitar Rp 400 miliar dialokasikan, antara lain, untuk membiayai kegiatan fungsi pendidikan, termasuk di satuan kerja perangkat daerah di luar dinas pendidikan.

Peta masalah

Guru Besar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Mohamad Ali menilai, program yang dilakukan Pemprov Jabar melalui pembangunan ruang kelas baru secara besar-besaran, pendampingan BOS, dan penyaluran beasiswa miskin tak menjawab persoalan. Program tersebut lebih berorientasi pada sisi suplai.

Padahal, untuk membangun pendidikan harus melihat pula sisi permintaan (demand) terhadap pendidikan. Ada empat macam karakteristik aspirasi terhadap pendidikan. Pertama, kalangan yang mampu secara ekonomi dan mempunyai aspirasi yang bagus terhadap pendidikan. Kedua, yang mampu secara ekonomi, tetapi permintaan terhadap pendidikan rendah.

Ketiga, mereka yang tak mampu secara ekonomi, tetapi mempunyai aspirasi yang tinggi terhadap pendidikan. Kelompok keempat adalah mereka yang tidak berdaya secara ekonomi, sekaligus aspirasi yang rendah terhadap pendidikan.