Ironi Anggaran Pendidikan 20 Persen
”Dari program itu, pemerintah lebih menggarap kelompok satu dan tiga. Padahal, bantuan itu justru paling dibutuhkan kelompok keempat yang jumlahnya sangat besar. Itu terjadi karena pemerintah tidak memiliki peta persoalan pendidikan baik soal demand pendidikan itu sehingga kebijakan yang diambil tidak efektif,” kata Ali.
Prof Endang Sutari, mantan Rektor IAIN Gunung Jati Bandung, mengingatkan, Pemprov Jabar jangan hanya mengejar target pendidikan secara kuantitas, melainkan juga harus memperhatikan aspek kualitatif. Alokasi anggaran 20 persen harus diarahkan pula untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang pendidikan. ”Dukungan dan perhatian yang berkeadilan oleh pemerintah juga perlu diberikan kepada sekolah-sekolah swasta sebab jumlah sekolah swasta justru lebih banyak dibandingkan dengan negeri,” kata Endang.
Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, problem kemajuan pendidikan di Jabar salah satunya karena persoalan regulasi. Di era otonomi daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan secara penuh dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Pemprov hanya berwenang mengelola sekolah luar biasa dan sekolah bertaraf internasional.
Sekretaris Dewan Pendidikan Jabar Bambang Haryono menegaskan, tidak satu orang pun percaya jika disebutkan Jabar masih tertinggal di sektor pendidikan. Akan tetapi, fakta yang ada ini menimbulkan pertanyaan besar, apa saja yang dikerjakan pemerintah di Jabar sehingga sektor pendidikan masih terpuruk?
”Salah satu penyebab adalah pengelolaan pendidikan di tingkat sering diserahkan kepada orang yang tak kompeten, yang tak punya visi yang baik,” ujar Bambang.
Periode 2013-2018, pembangunan pendidikan di Jabar bukan hal yang mudah. Diperlukan sosok gubernur yang bukan saja tegas dan berwibawa, melainkan juga mempunyai visi yang kuat di bidang tersebut. Dia harus mampu menggunakan dan menyinergikan segala potensi yang ada.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
