Raih "StuNed", 20 Staf BPK Dikirim ke Belanda

Direktur Nuffic-Neso Indonesia Mervin Bakker mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia BPK, khususnya dalam usaha peningkatan mutu pemeriksaan kinerja. Selama tiga minggu di Belanda, para peserta pelatihan tidak akan hanya mengikuti pelatihan di kelas untuk mempelajari teorinya, tetapi juga mengikuti kunjungan kegiatan ke Algemene Rekenkamer dan beberapa lembaga pemerintah Belanda yang relevan.

"Tailor-made training ini bentuk pelatihan yang modulnya dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi, dalam hal ini BPK," ujar Mervin kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (17/11/2013).

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan bahwa, pelatihan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan peran pemeriksaan kinerja BPK ke depannya. Menurut dia, auditor BPK akan mengidentifikasi permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan publik, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja dengan memberikan pilihan solusi yang relevan dengan kebijakan pemerintah.

"Dengan demikian, rekomendasinya signifikan dalam memberikan arah perbaikan bagi obyek yang diperiksa," ujar Hasan.

Adapun Studeren in Nederland (StuNed) atau studi di Belanda adalah program beasiswa yang merupakan bagian dari kebijakan kerjasama pembangunan pemerintah Belanda untuk mendukung pencapaian "UN Millenium Development Goals" pada 2015 nanti. Sejak diluncurkan tahun 2000, StuNed sudah memberikan beasiswa bagi 3.347 orang Indonesia

Beasiswa ini adalah beasiswa penuh dari Pemerintah Belanda meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, perjalanan internasional dan selama di Belanda, serta asuransi untuk mengikuti pelatihan di VU University Amsterdam sebagai lembaga terkemuka di Belanda yang berpengalaman dalam pengajaran, konsultansi, serta riset di bidang keuangan.

Sementara pemilihan peserta dilakukan melalui proses seleksi. Komposisi peserta pelatihan ini terseleksi sesuai unit kerja BPK, yaitu dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Auditorat Keuangan Negara, Biro Teknologi Informasi, Direktorat Pusdiklat,serta dari Biro Sumber Daya Manusia. Selain aspek keterwakilan unit kerja, aspek gender juga diperhatikan. Jumlah peserta perempuan sebanding dengan peserta pria, masing-masing sepuluh orang.

"Saya kira ini kesempatan bagus bagi staf BPK untuk menghubungkan teori dengan praktik yang kelak dapat mereka terapkan di Indonesia," tambah Mervin.