Kompas.com - 11/08/2017, 07:11 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani


JENGAH
dengan polah tingkah sejumlah oknum politisi dan partai politik pada hari ini? Mulai kepikiran mempertanyakan guna keberadaan partai politik?

Masih perlukah ada partai politik? Apakah partai politik sekadar “kendaraan” untuk menuju tampuk kekuasaan atau—amit-amit—kongkalikong korupsi dan kolusi? Atau, seperti apa seharusnya partai politik yang ideal?

Soekarno, yang pada 1933 baru “berstatus” aktivis politik dan belum jadi Presiden Indonesia, bisa jadi punya kegelisahan serupa dan lalu mengutarakan sederet pertanyaan yang sama. Pada tahun itu, dia menulis artikel “Gunanya Ada Partai”.

Situasi saat tulisan itu ditulis memang pra-kemerdekaan dan pergerakan berhadapan dengan penguasa kolonial. Namun, persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau masalah ketidakadilan, jelas juga ada seperti saat ini.

“... Kita bergerak tidak karena ‘ideal’ saja, kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup tempo pendidikan, ingin cukup meminum seni dan kultur, pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagian dan cabang-cabangnya,” tulis Soekarno di awal artikelnya.

Menurut Soekarno, perbaikan nasib ini hanya bisa datang ketika kapitalisme dan imperialisme hilang. Karenanya, ujar dia, pergerakan tidak boleh berskala kecil-kecilan.

Pergerakan kita janganlah hanya suatu pergerakan yang ingin rendahnya pajak, janganlah hanya ingin tambahnya upah, janganlah hanya ingin perbaikan kecil yang bisa tercapai hari sekarang... Pergerakan kita haruslah dus suatu pergerakan yang di dalam hakikatnya menuju kepada suatu ommekeer susunan sosial,” lanjut Soekarno.

Ommeker adalah kata dalam bahasa Belanda, yang artinya dalam konteks itu adalah pembalik. Soekarno berpendapat, kondisi ini memang butuh kemauan dan tenaga rakyat. Meski begitu, untuk mendatangkan hasil sesuai keinginan, ujar dia, gerakan itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan sepenuh tekad.

(Baca juga: Andai Negarawan Seperti Mereka Masih Ada)

Kita pun harus menggerakkan rakyat jelata di dalam suatu pergerakan radikal yang bergelombangan sebagai banjir, menjelmakan pergerakan massa yang tadinya onbewust dan hanya raba-raba itu menjadi suatu pergerakan massa yang bewust dan radikal, yakni massa aksi yang insaf akan jalan dan maksud-maksudnya,” tegas Soekarno.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata “radikal” dalam konteks politik dan pemerintahan sebagai “amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); maju dalam berpikir atau bertindak”.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.