Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan

Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan.

Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru.

Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah.

Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat.

Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain.

Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini.

Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah.

Luhur Bima
Senior Researcher, SMERU Research Institute

Asri Yusrina
Researcher, SMERU Research Institute

Catatan redaksi:

Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com.